REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar perminyakan, Maizar Rahman menilai, jika kebijakan kenaikan BBM bersubsidi diimplementasikan dengan sistem dua harga, akan rentan terjadi penyimpangan.

"Apalagi kalau dilakukan dalam waktu dekat," kata Maizar saat dihubungi ROL, Sabtu (27/4).

Menurut Maizar, kenaikan harga BBM harus disertai dengan sistem pengendalian kuat. Apalagi, jika diberlakukan dua harga BBM. Sebab, menurut Maizar, pelaksanaannya di lapangan akan menemui kendala teknis yang cukup sulit.

Pemerintah, dikatakan Maizar, harus memastikan kesiapan infrastruktur, seperti SPBU. Jika sistem dua harga akan diimplementasikan, menurut Maizar harus dipasang sistem pada setiap SPBU, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.

Masalahnya, Indonesia memiliki lebih dari 4.000 unit SPBU. Artinya, terang Maizar, untuk memasang sistem agar sistem dua harga bisa dijalankan dengan baik membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Selain itu, pemerintah juga harus memetakan kendaraan-kendaraan yang tidak menjadi prioritas pengguna BBM dengan harga yang telah dinaikkan, seperti kendaraan umum. Pemetaan itu juga harus memerhatikan titik-titik di setiap daerah. "Kalau harga ganda diberlakukan bulan depan, ya ga akan berhasil. Malah akan banyak terjadi penyimpangan," ungkap Maizar.

Maizar mencontohkan, bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi, misalnya pencurian dan penimbunan BBM, atau pemakaian BBM dengan harga yang tidak dinaikkan golongan menengah terjadi. Jika hal itu terjadi, maka tujuan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dinilai Maizar tidak ada gunanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika