REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi Rp 6.500 terhadap mobil pelat hitam diprediksi akan menghemat anggaran negara sebesar Rp 21 triliun. Ini dengan syarat kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi masyarakat mampu menikmati subsidi BBM diimplementasikan pada Mei 2013.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penghematan tersebut akan digunakan untuk mengurangi defisit anggaran. Selebihnya diarahkan untuk program-program seperti beras untuk masyarakat miskin, program keluarga harapan, dan lain-lain.
"Exercise-nya tentu kita lakukan," tutur Hatta kepada wartawan seusai menghadiri Indonesia Young Leaders Forum 2013 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (18/4).
Sebagai catatan, defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 ditargetkan sebesar 1,65 persen atau setara Rp 153,3 triliun. Pada APBN-P 2012, target defisit anggaran tercatat 2,23 persen atau sekitar Rp 190,1 triliun. Akan tetapi, pada akhir 2012, realisasinya menurun menjadi 1,77 persen atau Rp 146 triliun.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyebut defisit dapat mendekati 2,5 persen apabila subsidi BBM tidak dikendalikan. Kebijakan pengendalian subsidi BBM diharapkan mampu mengurangi defisit anggaran. Sementara alokasi belanja subsidi BBM pada APBN 2013 menyentuh Rp 193,8 triliun atau meningkat dibandingkan APBN-P 2012 sebesar Rp 137,4 triliun.
Meskipun demikian, Hatta menjelaskan opsi kenaikan harga menjadi Rp 6.500 bagi mobil pelat hitam belum diputuskan. Opsi ini adalah prioritas utama untuk dikaji secara mendalam oleh pemerintah. Terkait lamanya keputusan diambil, Hatta meminta publik bersabar dan menunggu keputusan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Lebih lanjut, Hatta menjelaskan pemerintah menginginkan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak menimbulkan efek yang masif bagi masyarakat. Daya beli hingga dampak kepada transportasi pun minimal sehingga kegiatan perekonomian tetap berjalan baik. Filosofis dari kebijakan ini adalah demi keadilan.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini menegaskan apabila pemerintah tidak melakukan apa-apa, maka kuota BBM sebesar 46,01 juta kiloliter (KL) akan bobol hingga 53,3 juta KL. Dengan adanya kebijakan terkait pengurangan subsidi BBM, kuota diperkirakan dapat ditahan pada angka 48 juta KL. "Intinya kita harus tekan itu," kata Hatta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika