REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerapan implementasi kebijakan terkait pengendalian subsidi bahan bakar minyak (BBM) memerlukan kesiapan dari pemerintah daerah. Terutama dalam aspek sosialisasi. Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, untuk mengedukasi masyarakat. Yaitu, jika nanti opsi terbaru dalam pengendalian subsidi BBM diambil oleh pemerintah.

"Tapi sekali lagi, ini masih dalam konteks pendalaman kita terhadap berbagai skenario dan asumsi-asumsi yang akan kita ambil," tutur Hatta di kantor Kemendagri, Selasa (16/4).  

Pendalaman membutuhkan masukan dari semua pemangku kepentingan. Termasuk para gubernur. Menurut Hatta, respons para gubernur yang hadir dalam rapat koordinasi di Kemendagri sangat positif terhadap opsi yang ditawarkan pemerintah. Tanggapan tersebut tak lepas dari keinginan pemerintah daerah agar dana untuk pengurangan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur dapat diupayakan dari pengalihan subsidi BBM.

"Semua sepakat untuk menyerahkan pada keputusan pemerintah. Apa pun keputusannya nanti, para gubernur mendukung," kata Hatta. 

Sebagai catatan, opsi-opsi yang tengah digodok oleh pemerintah berupaya untuk mengurangi subsidi dari masyarakat yang dikategorikan mampu.  Subsidi tidak akan dicabut seluruhnya, tapi sebagian. Opsi pengenaan dua harga BBM bersubsidi juga ditawarkan oleh Kementerian ESDM. Sedangkan opsi kenaikan harga yang berlaku menyeluruh tidak termasuk dalam kajian.

"Kita menginginkan kebijakan yang kita ambil tetap memperhatikan dampaknya terhadap daya beli masyarakat, inflasi dan lain-lain," ujar Hatta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika