REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan pemerintah seharusnya tak perlu membuat aturan dua harga BBM bersubsidi. Pasalnya, konsumen sesungguhnya sudah setuju dengan kenaikan harga BBM.

"Konsumen itu sebenarnya sudah tak masalah dengan harga naik," tegas Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo saat dihubungi ROL, Senin (15/4). Namun, ujar dia, pemerintah saja yang membuat seolah-olah menaikkan harga sangat berisiko karena politik. 

Alasan pemerintah yang selalu menuding kelompok miskin akan terkena dampak besar dari kenaikan BBM, juga tak berdasar. Karena, berdasarkan penelitian, YLKI mencatat 60 persen pendapatan kelompok miskin justru lebih banyak dihabiskan ke makanan bukan ke BBM bersubsidi. "Pemerintah tinggal mengatur teknisnya saja, bagaimana agar kenaikan BBM bersubsidi tak mempengaruhi makanan. Itu kan tugas mereka bagaimana mengendalikan harga," jelasnya.

Lagipula, aturan dua harga BBM bersubsidi memang tetap tak akan efektif untuk mengendalikan konsumsi BBM. Soal infrastruktur yang harus disiapkan misalnya, bakal membuat aturan berjalan lamban. "Paling tidak, waktu untuk menyiapkan infrastrukutr itu tiga bulan," katanya.

Tidak dilarangnya sepeda motor menggunakan BBM bersubsidi juga akan menjadi masalah lain, mengingat kelompok ini menggunakan BBM bersubsidi 50 persen lebih. "Artinya kalau mobil pribadi saja dibatasi tapi motor tidak, ya sama saja," tegasnya. Berapa volume BBM bersubsidi yang akan dihemat juga belum jelas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika