REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) bidang Pengelolaan Moneter Perry Warjiyo mengatakan apapun kebijakan pengendalian bahan bakar minyak yang diambil oleh pemerintah, -hanya akan berdampak sementara terhadap inflasi.
"Apapun kebijakan pengendalian BBM yang diambil pemerintah dampaknya terhadap inflasi hanya sementara, dan secara jangka panjang akan baik bagi perekonomian," kata Perry kepada wartawan seusai pelantikan dirinya sebagai Deputi Gubernur BI, di Gedung MA, Jakarta, Senin (15/4).
Perry mengatakan Bank Indonesia selama ini turut mengkaji beberapa opsi pengendalian BBM yang digulirkan pemerintah. Namun dia enggan menyebutkan secara terperinci terkait angka kenaikan inflasi dari masing-masing opsi yang ada.
"Yang jelas kalau dipilih kenaikan harga, dan diberlakukan merata baik mobil pribadi, kendaraan umum dan roda dua, maka dampaknya terhadap inflasi semakin besar. Tetapi kan sepertinya pemerintah hanya menaikkan harga secara segmented yaitu hanya bagi mobil pribadi, maka dampak terhadap inflasi akan lebih kecil," papar Perry.
Ia mengingatkan apabila kendaraan roda dua harus mengalami kenaikan harga BBM bersubsidi, maka inflasi diprediksi akan besar, sebab kendaraan roda dua berkontribusi sebesar 50 persen dari konsumsi BBM bersubsidi. "Tapi apapun itu kebijakannya, seperti yang saya bilang ini hanya bersifat sementara. Dan pada tahun ini hingga tahun depan perekonomian akan didorong oleh tahun pemilu, yang berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi," katanya.
Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp 274,7 triliun dengan perincian subsidi listrik Rp 80,9 triliun dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp 193,8 triliun dengan volume sebesar 46 juta kiloliter (KL). Kuota volume BBM bersubsidi diprediksi dapat mencapai 53 juta KL dan mengganggu fiskal, apabila tidak ada kebijakan yang memadai untuk mengendalikan konsumsi BBM, yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika