Rabu 13 Mar 2013 15:26 WIB

Presiden: Benahi Tata Niaga Bawang dan Daging Sapi

Rep: Esthi Maharani/ Red: Nidia Zuraya
Pedagang mengupas bawang merah sebelum dijual di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Ahad (29/1). (Republika/Edwin Dwi Putranto)
Pedagang mengupas bawang merah sebelum dijual di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Ahad (29/1). (Republika/Edwin Dwi Putranto)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut mencermati pergerakan harga komoditas pangan yang mengalami kenaikan beberapa waktu belakangan. Utamanya daging sapi dan bawang putih.

Ia pun meminta agar dilakukan pembenahan tata niaga. Ia mengatakan ada kompleksitas tertentu jika berkaitan dengan persoalan pangan.

“Kita tidak ingin komoditas pangan diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar, karena pasar tidak bisa memecahkan keadilan. Karena itu, pemerintah dengan tujuan dan niat baik lazimnya lakukan tata niaga,” katanya saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden didampingi anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Rabu (13/3).

Presiden mengatakan jika berbicara tentang tata niaga, maka jangan sampai ada distorsi alias penyimpangan apalagai menyiasati untuk mendapatkan keuntungan besar. Ditegaskan hal tersebut harus ditertibkan.

Menurutnya, akan tidak baik jika terjadi distorsi. Tata niaga tersebut tak hanya terfokus pada bawang putih, tetapi juga daging sapi.

Ia mengatakan pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan agar solusi bagi daging sapi adalah dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Menurutnya, perhitungan yang tepat akan menimalkan kekeliruan dalam mengambil kebijakan.

“Secara situasional barangkali butuh daging sapi tambahan, dengan catatan harus benar dan tepat sambil melindungi peternak dan petani kita. Itu yang sedang kita hitung menyangkut suplay dan demand,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut Presiden juga mengatakan tak hanya melihat pergerakan harga kedua komoditas tersebut tetapi melihat secara utuh kebutuhan pangan. Menurutnya, stabilitas harga perlu dijaga, perlunya memberikan keuntungan yang lebih baik kepada petani, tetapi konsumen pun bisa terpenuhi kebutuhannya.

“Perlu peran pemerintah yang tepat untuk itu. Yang tidak kontraproduktif baik itu berkaitan dengan kebijakan ataupun regulasi. Di situ kita bicara seperti apa ynag paling baik agar sekali lagi tercipta stabilitas harga utamanya komoditas pangan yang berkaitan hajat hidup rakyat kita,” katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement