REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Negara Indonesia (BNI) baru saja menandatangani memorendum of understanding (MoU) dengan 46 dari 120 bank regional Jepang. Bank regional Jepang ini setara dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia. Sebanyak 1.200 nasabah UMKM dari 46 regional bank tersebut sudah ada di Indonesia.
Direktur Utama BNI, Gatot M Suwondo, mengatakan sebanyak 200 nasabah di antaranya sudah menjadi nasabah dan bertransaksi melalui BNI. Artinya, mereka sudah membuka rekening di BNI. "Jumlah ini diperoleh selama sembilan bulan pertama hingga sekarang," kata Gatot di Jakarta, Kamis (28/2).
Diluar itu, kata Gatot, ada 1.000 nasabah UMKM lagi yang berminat untuk berinvestasi dengan merelokasi usahanya di Indonesia. Biasanya, nasabah UMKM Jepang ini menarik pembiayaan dengan nilai berkisar Rp 10 miliar hingga Rp 20 miliar. Peran BNI adalah memfasilitasi kerja sama ribuan UMKM tersebut dengan nasabah dalam negeri. "Supaya mereka bisa punya infrastruktur di Indonesia," ujar Gatot.
Untuk perkreditan, pihak regional bank Jepang bisa mengeluarkan jaminan dan BNI memberikan dana dalam bentuk Rupiah. Bank regional Jepang juga bisa menaruh dana dalam bentuk Yen di Tokyo. Dari kantor perwakilan BNI di Jepang, BNI akan menyalurkan dana untuk nasabah bank regional tersebut melalui BNI di Indonesia. Jika semua berjalan baik, potensi pembiayaannya bisa mencapai satu hingga dua triliun rupiah.
BNI juga sudah membuka cabang di Osaka. Sebab, segmen UMKM banyak terdapat di sana. Selain itu, BNI juga tengah mengajukan pembukaan cabang di Timur Tengah. Namun, ini masih bergantung kesepakatan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam rangka kerja sama ekonomi. Pihak Arab Saudi berencana memberi kesempatan untuk Indonesia.
Direktur Treasury BNI Adi Setianto mengatakan Kementerian BUMN mengamantkan BNI untuk memasuki pasar bank di Myanmar. "Kami akan follow up 8 Maret mendatang," katanya dalam kesempatan sama. Kementerian Luar Negeri juga mendukung lewat terus berhubungan dengan Kementerian Keuangan di Myanmar.
Tugas BNI adalah sebagai garda terdepan yang akan membawa masuk perusahaan BUMN lainnya ke Myanmar, seperti PT Timah, PT Bukit Asam, PT Hutama Karya, dan Pertamina. BNI akan menyusun skema pembiayaan di sana, khususnya mitigasi risiko. "Ini perlu dipersiapkan matang-matang. Sebab, Myanmar kan belum investment grade," ujar Adi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika