REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia sepakat menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Islam (The Islamic Development Bank/IDB) dalam mengembangkan sektor publik dan swasta. Sejak berdiri tahun 1975, IDB telah membantu negara-negara Islam dengan portfolio rendah dalam pengentasan kemiskinan.
Sampai dengan tahun 2013, Indonesia menjadi pemilik dua pertiga persen bantuan modal yang dikeluarkan IDB untuk sektor pendidikan dan administrasi publik, disusul sektor pertanian serta kesehatan. "Kerja sama ini diharapkan memberi nilai tambah dan daya saing dalam pembangunan sektor publik dan swasta," ujar Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, Kamis (28/2).
IDB memiliki beberapa entitas yang bergerak dalam sektor pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam di berbagai bidang. Pembiayaan yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibiayai oleh IDB.
Sedangkan sektor swasta dibiayai oleh Islamic Corporation for Development of Private Secktor (ICD), Islamic Corporation for the Indurance of Investment and Export Credit (ICIEC) dan International Islamic Trade Finance Institute (ITFC).
Sementara itu, entitas Islamic Research and Training Institute (IRTI) ikut bergerak membiayai riset serta pendidikan. Termasuk dalam hal ini yaitu pelatihan ekonomi dan keuangan syariah. Kerja sama ini melibatkan akademisi guna membentuk sumber daya insani yang berkualitas. Saat ini Indonesia masih mengandalkan penyelenggaraan seminar, lokakarya dan beasiswa.
Hingga Februari 2013, kerja sama pembiayaan dan investasi Grup IDB mencapai 33 miliar dolar AS atau setara Rp 30 triliun. Sebesar 54 persen dari pembiayaan digunakan untuk pembangunan di sektor publik. Sisanya 41 persen digunakan untuk pembiayaan perdagangan internasional dan 5 persen di sektor swasta.
"Pembiayaan dan bantuan teknis dari IDB ke Indonesia semakin meningkat seiring meningkatnya program kerjasama," kata Agus.
Dibandingkan dengan lembaga multilateral sejenis, pembiayaan sektor swasta Indonesia oleh Grup IDB masih tergolong rendah. Untuk itu Indonesia mendukung pendirian Country Gateway Office (GOC) guna menggabungkan fungsi-fungsi entitas Grup IDB ke dalam satu kantor. GOC akan didirikan di lima negara termasuk Indonesia.
Presiden Grup IDB, Ahmed Mohamed Ali Al-Madani mengatakan pendirian GOC sebagai bentuk nyata reformasi tata kelola yang dilakukan IDB. Ia berharap makin terbuka kesempatan berbisnis syariah lainnya termasuk bidang transportasi, energi dan kerja sama sektor swasta lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
