REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Dubai berencana mendirikan Dewan Syariah Pusat. Dewan di tingkat pemerintah ini dianggap penting untuk mengawasi semua produk keuangan syariah di Uni Emirat Arab (UEA).
Sekretaris Jenderal Komite Inisiatif Ekonomi Syariah Dubai, Eissa Kazim mengatakan pihaknya akan menyelaraskan semua standar, struktur dan peraturan melalui papan pedoman syariah terpadu di tingkat pemerintah untuk mengawasi industri.
"Pedoman ini berupa sekelompok ulama yang memutuskan apakah instrumen keuangan dan kegiatan agama diperbolehkan atau tidak," ucapnya seperti dikutip dari Gulf Business, Kamis (28/2).
Sebagian besar bank syariah dan perusahaan keuangan di seluruh dunia mempunyai kelompok ulama yang dinamai Dewan Syariah. Dewan Syariah tingkat pemerintah dapat mengurangi kebingungan mengenai produk dan jasa apa saja yang melanggar prinsip syariah.
"Dewan Syariah akan membatasi perbedaan dan meningkatkan kepercayaan di pasar lokal kami," kata CEO Noor Islamic Bank, Hussain Al Qemzi.
Menurut data Thomson Reuters, telah terjadi lonjakan sukuk menjadi 121 miliar dolar AS di seluruh dunia pada 2012. Angka ini nai dari 85 miliar di 2011. Pangsa Dubai relatif kecil dan sebagian besar emiten emirat telah mendaftarkan sukuk di luar negeri.
Sukuk senilai 9,2 miliar dolar AS terdaftar di pasar Dubai, tapi 7,5 miliar dolar sukuk yang dikeluarkan dari Dubai terdaftar secara internasional. "1,5 miliar dolar AS tidak terdaftar," ujar Kazim yang juga menjabat sebaagai Kepala Eksekutif Dubai Financial Market (DFM).
Menurutnya jika 50 persen dari total penerbitan sukuk dari Dubai terdaftar di bursa lokal maka Dubai bisa dengan mudah menjadi pusat keuangan syariah.
Dia mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan pendaftaran sukuk secara lokal. Pada bulan lalu DFM menjalankan pasar sekuritas emirat. Standar draft diterbitkan untuk sukuk dengan periode konsultasi yang ditutup Kamis ini.
Dubai telah mengumumkan keinginannya menjadi pusat keuangan syariah global. Rencana tersebut tampaknya akan menghadapi persaingan ketat dari London dan Malaysia, di mana perdagangan sukuk (obligasi syariah) jauh lebih aktif.
"Kami mengikuti standar internasional dari ekonomi Islam dan akan menjadi nomor satu pusat keuangan syariah di dunia," ujar Perdana Menteri UEA, Mohammed bin Rasyid Al-Maktoum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
