REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ekonomi nasional saat ini cenderung menuju pasar bebas, liberal dan individualistis yang sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pendapat itu disampaikan mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional JB Sumarlin.

"Pancasila tidak lagi menjadi acuan kehidupan berbangsa dan berbegara bidang politik, ekonomi dan sosial budaya," kata Sumarlin saat meluncurkan dua bukunya dan memperingati ulang tahun ke-8- di Jakarta, Sabtu (15/2).

Hadir dalam acara itu Wakil Presiden Boediono, Ibu Herawati Boediono, mantan Presiden BJ Habibie, mantan Wapres Jusuf Kalla, serta sejumlah pejabat tinggi negara era Orde Baru.

Dua buku yang diluncurkan adalah "JB Sumarlin Cabe Rawit Yang Lahir di Sawah, dan JB Sumarlin Sahabatku"

Menurut Sumarlin, upaya yang dilakukan pemerintah seharusnya fokus membuat pembangunan nasional dapat berjalan terus, lancar dan di atas rel yang benar sesuai dengan mukadimah UUD 45. "Kita ingin terus membangun ekonomi yang Pancasialis," katanya.

Sejak 14 tahun berjalan reformasi, katanya,perkembangan pembangunan nasional memang memberikan perkembangan positif. Meski , ia mengakui ada juga sejumlah masalah yang memprihatinkan.

Menurut Sumarlin, pertumbuhan ekonomi yang mencapai enam persen/ tahun hingga lebih memang patut disyukuri dan itu diharapkan bisa terus berlangsung asalkan tidak ada kegaduhan politik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika