REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dihentikannya operasi PT Metro Batavia atau Batavia Air menuai protes dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pasalnya, penghentian operasional maskapai swasta tersebut tidak mempertimbangkan undang-undang (UU) konsumen.

Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan penghentian operasi Batavia Air telah melanggar Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 16. Dalam pasal tersebut disebutkan perseroan dilarang tidak menepati pesanan dan kesepakatan waktu penyelesaian dengan yang dijanjikan.

"Dengan menutup operasional, Batavia Air sudah melanggar pasal tersebut," kata Tulus di Jakarta, Jumat (1/1).

Disampaikan Tulus, pelanggaran yang dilakukan Batavia Air tersebut dapat dituntut dengan hukuman maksimal pidana penjara paling lama dua tahun atau membayar denda sebesar Rp 500 juta. Hal ini sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 62 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen.

Tulus berujar Batavia Air seharusnya tidak perlu menghentikan operasionalnya. Pasalnya, masih banyak konsumen yang sudah telanjur membeli tiket Batavia Air. Sesuai undang-undang kepailitan juga tidak ada hukum yang memaksa perseroan menghentikan operasi setelah dinyatakan pailit.

Batavia Air masih memiliki sekitar 14 unit pesawat dari total sebelumnya 33 unit. Jika Batavia Air memang menjunjung tinggi pelayanan konsumen, pesawat yang tersisa harus dimaksimalkan untuk mengangkut penumpang ke kota tujuan.

"Dengan pesawat yang ada mereka seharusnya masih bisa terbang," ujar Ketua Harian YLKI Sudaryatmo. Namun, kenyataannya Batavia Air justru menelantarkan penumpang dengan menutup operasional perusahaan.

Sebelumnya maskapai Batavia Air dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Rabu (30/1). Perseroan dinilai tidak mampu membayar hutang sebesar 4,68 juta dolar AS kepada International Lease Finance Corporation.

Ikuti Whatsapp Channel Republika