REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbuka dengan usulan penyederhanaan nilai mata uang atau redenominasi. Namun, Presiden mengingatkan akan dampak inflasi yang muncul sehubungan kebijakan itu.

"Presiden dalam rapat kerja pemerintah (RKP), Senin (28/1), mengingatkan akan namanya hati-hati dengan inflasi," kata Staf khusus presiden bidang ekonomi dan pembangunan Firmanzah, Selasa (29/1).

Dijelaskannya, butuh perencanaan dan proses matang untuk menjalankan kebijakan ini. Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Perancis saat memutuskan menggantikan mata uang franc ke euro. Negara tersebut harus mengeluarkan kebijakan yang memerintahkan pelaku retail memotong harga di pasar sampai 10 persen untuk menjaga inflasi.

"Yang penting purchasing power parity harus dijaga dan kebijakan yang kiranya bisa menimbulkan inflasi menjadi tinggi perlu kita waspadai. Apapun itu," tutut Firmanzah.

Sebenarnya praktek redenominasi sudah terjadi di masyarakat terutama di pasar hewan dengan menghilangkan tiga nol dibelakang rupiah. Menurut Firmanzah ini yang kemudian disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) ke Presiden SBY untuk meloloskan kebijakan ini.

Selain argumentasi lainnya seperti mempermudah penghitungan dan meminimalisasikan kesalahan dalam pencatatan. "Pertimbangan ini sedang dikumpulkan dan nantinya akan dibahas bersama DPR," katanya.

Saat ini, sikap Istana menunggu pembahasan dan persetujuan dari DPR perihal redenominasi rupiah. Menteri Keuangan Agus Martowardojo sendiri sudah menyampaikan RUU redenominasi rupiah ke DPR dan sudah masuk dalam program legislatif nasional (prolegnas) tahun 2013.

Ikuti Whatsapp Channel Republika