REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Aneka Tambang (Persero) Tbk menegaskan masih menunggu keputusan final pemerintah terkait right issue BUMN tersebut. Pasalnya meski sudah dipublikasikan oleh Kementerian BUMN di media, Antam belum menerima surat resmi terkait penerbitan saham baru ini.
"Kami belum terima surat resmi. Apakah batal atau sebenarnya ditunda?," tegas Sekretaris Perusahaan Antam Teddy Badrujaman pada Republika Jumat (25/1). Karenanya, ia mengatakan perusahaan pertambangan emas itu akan menunggu keputusan resmi pemerintah.
"Kita tidak ingin ada missleading (salah paham)," ujarnya lagi. Tapi, perseroan menilai kewenangan right issue perusahaan memang ada di tangan pemerintah.
Ia pun memastikan tanpa right issue, aktivitas Antam tetap akan berjalan normal. Namun, ia masih enggan menuturkan apakah selama 2013 ini perseroan akan melakukan pinjaman baru atau tidak.
Pemerintah akan melakukan right issue lima persen saham Antam. Pemerintah ingin mengurangi porsi kepemilikan menjadi 60 persen saham. Saat ini, pemerintah menguasai 6,2 miliar saham atau 65 persen dari total saham Antam. Sementara investor publik memiliki 3,34 miliar atau 35 persen saham.