Selasa 08 Jan 2013 19:41 WIB

GAPKI Sebut Pemerintah Miliki 4 PR 2013 di Industri Sawit

Petani di kebun kelapa sawit.  (Ilustrasi)
Foto: Darmawan/Republika
Petani di kebun kelapa sawit. (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, Industri sawit nasional, diyakini Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) l masih menjadi andalan sekaligus motor perekonomian di masa mendatang. Pada tahun 2013, GAPKI optimistis  industri sawit tetap cerah dan menjanjikan.

Permintaan minyak nabati ditahun ini juga diyakini lembata itu akan meningkat. "Momen ini menjadi peluang bagi minyak sawit untuk berperan lebih besar," bunyi pernyataan GAPKI lewat keterangan pers, yang diterima Republika.co.id, Selasa (8/1).

Namun masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. GAPKI menilai kepastian hukum tentang tata ruang di Indonesia masih belum jelas padahal persyaratan ini mutlak dibutuhkan agar rencana usaha dapat dilakukan dengan baik dan berkelanjutan.

GAPKI berharap agar soal RTRWP bisa diselesaikan secepat mungkin. Penyelesaian tata ruang, khususnyaa penetapan kawasan hutan seharusnya dipedomani oleh putusan MK No 34 dan 45 tahun 2012.

Pemerintah juga diminta mengkaji ulang, atas regulasi pajak ekspor sebagai antisipasi kebijakan Malaysia. Evaluasi itu danggap penting karena terkait dengan respon terhadap langkah yang dilakukan Malaysia yang merevisi Pajak Ekspor (PE) CPO nya mulai Januari 2013.

"Bila Indonesia tidak melakukan langkah serupa yakni merevisi PE CPO, daya saing Indonesia menjadi terancam dan pangsa pasar Indonesia menjadi tergerus terutama pada pasar CPO India," kata GAPKI masih berdasar rilis pers. Karena itu GAPKI menghimbau  pemerintah dapat segera merevisi pajak ekspor CPO ini.

Pemerintah diharapkan pula tidak  memperpanjang berlakunya moratorium ijin baru pada hutan primer dan lahan gambut.

GAPKI memandang  moratorium akan menghambat ekspansi perkebunan kelapa sawit. "Untuk tujuan mengurangi deforestasi yang dibutuhkan adalah kejelasan tata ruang sehingga juga akan memberi kejelasan terhadap ekspansi sawit," imbuh institusi tersebut.

Pemberlakuan moratorium saat ini dinilai kurang efektif dan tidak sesuai dengan semangat Inpres. Bahkan pemerintah, dinilai seharusnya lebih  fokus pada substansi masalah, yaitu penuntasan tata ruang.

Untuk rencana 2013, GAPKI mendorong penggunaan minyak sawit di dalam negeri melalui percepatan implementasi bahan bakar nabati nasional. Pengembangan industri hilir sawit yang sangat potensial bisa diserap oleh pasar domestik adalah biodiesel.

Oleh karena itu Pemerintah didesak mempercepat peningkatan dan penggunaan biodiesel sehingga bahan bakar nabati nasional menjadi program bersifat mandat.

Denga demikian hilirisasi industri minyak sawit dalam negeri bisa berstatus mutlak engingat pengembangan industri hilir dengan biodiesel pun memang mempunyai pasar potensial di dalam negeri.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement