REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan berulang kali memperingatkan penggunaan kuota BBM subsidi agar tak jebol. Namun, kalangan pengamat menilai itu hanya sekadar gertak sambal sedangkan strategi untuk menjaga kuota BBM subsidi itu sendiri sangat minim.
Analis Ekonomi Econit Advisory, Hendri Saparini, mengatakan tren jebolnya BBM subsidi dari tahun ke tahun itu bukan hanya tanggung jawab Kementerian Keuangan. "Poin pentingnya adalah sejauh mana Kementerian Keuangan mendorong kementerian lain untuk mendukung pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), hingga kilang minyak," kata Hendri ketika dihubungi, Ahad (6/1).
Pemerintah, kata Hendri, termasuk di dalamnya Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, khususnya BPH Migas, gagal mengembangkan kebijakan energi alternatif. Sementara, pemerintah juga tak mau mengambil konsekuensi kenaikan harga karena takut dengan konsekuensi politiknya. Selama ini, target pembangunan SPBU tak pernah tercapai karena minimnya dukungan fiskal pemerintah.
Total kuota BBM subsidi 2012 mencapai 45,06 juta kiloliter. Dalam APBN 2013, kuota untuk BBM bersubsidi mencapai 46,02 juta kiloliter. Konsumsi BBM 2013, kata Hendri, masih akan meningkat. Apalagi, ada momentum jelang pemilu 2014 sehingga kebutuhan BBM pasti lebih banyak. Hal in tak diimbangi dengan tren lifting minyak yang terus turun. Otomatis, impor minyak akan kian besar, berupa impor minyak mentah juga impor BBM jadi.
"Melihat tren selama ini, tanpa ada langkah konkrit pemerintah, maka tanpa dihitung pun, kuota BBM 2013 akan kembali jebol," ujar Hendri.
Pemerintah tak cukup matang dalam perencanaan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 28 Desember 2012, realisasi anggaran energi nasional mencapai Rp 306,5 triliun dari Rp 202,4 triliun pagu APBN Perubahan 2012. Realisasi belanja subsidi BBM mencapai Rp 211,9 triliun dan subsidi listrik menyentuh Rp 94,6 triliun.
Hendri juga memperkirakan cadangan devisa pemerintah tahun ini juga akan lebih rendah dari 2012. Pasalnya, transaksi sektor migas, impor minyak mentah, dan BBM membutuhkan fee yang besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika