REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berjanji memprioritaskan proyek Blok East Natuna di 2013 nanti. Bahkan, Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengaku pihaknya bakal menyelesaikan kontrak kerja sama blok gas ini Maret tahun depan.

“Mudah-mudahan Maret selesai susai dengan POA (principles of agreement) awal,” katanya saat ditemui Republika, Kamis (27/12). Pasalnya, segala persoalan teknis di Kementerian ESDM dan konsorsium sudah diselesaikan. 

Namun, soal insentif yang akan diberikan masih terus dibahas antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan. Beberapa insentif seperti tax holiday selama lima tahun, first trance petroliun (FTP) lima persen hingga bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor masih alot dibicarakan.

“Kemenkeu kan punya perhitungan sendiri,” ujarnya. Soal penerimaan negara yang tak boleh kurang menjadi penyebab mengapa hal ini tak bisa segera difinalkan dengan Kemenkeu.

Blok East Natuna sebenarnya berada di Kepulauan Riau. Blok ini memiliki sumber cadangan gas alam terbesar di Indonesia, hingga 46 triliun cubic feed (tcf).

Sejak 2008 lalu, Pertamina ditunjuk sebagai pengelola Blok East Natuna. Pertamina mengajak tiga perusahaan yakni Esso NatunaLimited anak usaha ExxonMobil, Total E&P Activities Petrolieres dan mitra asal Thailand, PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) untuk membentuk konsorsium pengembangan gas blok ini. 

Sementara itu soal Blok Mahakam di Kalimantan Timur, ia pun mengaku hal ini akan jadi prioritas kedua pemerintah setelah East Natuna. Selain kontrak kerja sama dengan Total Indonesie baru akan selesai 2017 nanti, ia mengatakan cadangan Mahakam yang hanya 2 tcf belum mendesak untuk digarap.

“Apalagi kan Mahakam itu tinggal mejalankan saja,” ujarnya. Meski demikian diakuinya di blok tersebut, pemerintah memang akan mendorong operator baru untuk melakukan investasi lagi guna mengeksplorasi sumur-sumur baru di blok tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika