JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprioritaskan proses penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Pemerintah masih menghitung kebutuhan tambahan kuota Pertalite untuk memastikan penyalurannya sesuai dengan kondisi konsumsi nasional.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pembahasan tambahan kuota BBM masih berlangsung. Pemerintah terlebih dahulu memproses penambahan kuota solar sebelum menentukan besaran tambahan alokasi Pertalite.
"Masih dihitung ya, sekarang yang kita proses untuk tambahan yang solar dulu ya," kata Laode saat ditemui di sela-sela Penghargaan Energi Soebroto 2026 di Jakarta, dikutip Sabtu (24/10/2026).
Dirjen Migas belum memastikan persentase tambahan kuota Pertalite yang akan diberikan. Ketika ditanya mengenai kemungkinan penambahan hingga 10 persen, ia menyebut perhitungannya masih berlangsung.
"Masih dihitung," ujar Laode.
Pernyataan tersebut menindaklanjuti rencana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menambah kuota Pertalite. Namun, pemerintah belum mengumumkan besaran tambahan alokasi maupun waktu pelaksanaan kebijakan tersebut.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, evaluasi terhadap kebutuhan tambahan kuota Pertalite masih dilakukan. Pemerintah menargetkan proses evaluasi tersebut berlangsung hingga akhir Oktober 2026.
"Itu kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri. Jadi, lagi dilakukan evaluasi sampai dengan akhir bulan ini," kata Yuliot.
Wamen ESDM belum memerinci besaran tambahan kuota yang tengah dipertimbangkan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebutuhan penyesuaian alokasi BBM.
Di sisi lain, Kementerian ESDM juga memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM di berbagai daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran energi berjalan sesuai ketentuan, terutama untuk jenis BBM yang mendapat subsidi dan kompensasi pemerintah.
Yuliot mengatakan, pengawasan distribusi menjadi perhatian karena penyaluran BBM melibatkan pembiayaan dari anggaran negara. Ketidaktepatan sasaran berpotensi menambah beban keuangan pemerintah.
"Karena untuk distribusi BBM, itu kan ada pembiayaan yang berasal dari subsidi dan kompensasi. Kalau ini tidak tepat sasaran, jadi ini akan membebani keuangan negara," ujar dia.
Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, Kementerian ESDM meluncurkan Program Pengawal Energi 2026. Program tersebut diarahkan untuk membantu pemantauan distribusi energi secara langsung di lapangan, termasuk penyaluran BBM di daerah.
Yuliot menjelaskan, keberadaan pengawal energi diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai persoalan distribusi. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui mekanisme administratif, tetapi juga dengan melihat kondisi penyaluran secara langsung.
Program Pengawal Energi turut mencakup pengawasan sektor ketenagalistrikan dan konservasi energi. Pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan tersebut.
Penguatan pengawasan ini berjalan beriringan dengan evaluasi kebutuhan tambahan kuota BBM. Pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memastikan penggunaan subsidi dan kompensasi energi lebih tepat sasaran.
Untuk saat ini, proses penambahan kuota solar menjadi prioritas Kementerian ESDM. Adapun keputusan mengenai besaran tambahan kuota Pertalite masih menunggu hasil perhitungan dan evaluasi pemerintah hingga akhir Oktober 2026.
Ikuti Whatsapp Channel Republika