REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di awal tahun 2013 dinilai kurang tepat. Ada skema prorakyat yang disodorkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Teknologi Sohibul Iman mempunyai skema khusus untuk menghindari kenaikan harga. “Pemerintah sebaiknya memilih kebijakan pemilahan sekaligus pemihakan (discriminative and affirmative policy),” terangnya, Selasa (10/12).
Skema yang dipilih berupa BBM Bersubsidi 2 harga (dual price), Rp 6.500/liter untuk mobil pribadi. Sementara kendaraan umum, angkutan pedesaan, kendaraan barang atau usaha kecil menengah, dan motor tetap seharga Rp 4.500/liter.
“Dengan skema ini maka mereka yang harus menerima subsidi dipastikan menerima haknya sejak awal. Sehingga pemerintah tidak perlu memberikan skema kompensasi yang cenderung rumit dan berpotensi terjadi penyimpangan dan politisasi”, imbuhnya.
Skema ini pula yang menjadi salah satu alternatif pilihan kebijakan yang disodorkan PKS melalui surat kepada Presiden SBY saat rencana kenaikan harga BBM bulan Maret 2012 lalu. Skema ini sebetulnya saat ini secara parsial sudah diterapkan yaitu mobil-mobil pemerintah, BUMN dan kendaraan pertambangan dilarang menggunakan premium.
Pemerintah, imbuh Sohibul, tinggal memperluas skema ini. Dan skema ini menjadi alternative paling operasional yang sejalan dengan rekomendasi Komite Ekonomi Nasional (KEN) baru-baru ini.
Skema ini diharapkan mendorong perbaikan arah kebijakan subsidi dan pengembangan energy mix. Serta diversifikasi energi yang semakin sehat dalam jangka menengah, terutama untuk transportasi.
kema harga BBM yang cukup tinggi untuk mobil pribadi, akan memaksa mobil pribadi untuk beralih ke BBG atau LGV, sehingga peran gas sebagai alternatif bahan bakar dapat lebih optimal.
“Intinya, harus ada upaya serius untuk meningkatkan agar subsidi semakin targeted bagi kelompok rakyat yang miskin. Untuk itu Fraksi PKS tegas mendesak pemerintah agar menata ulang kebijakan dan sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika