REPUBLIKA.CO.ID, Washington -- Pengakuan Palestina sebagai negara non-anggota oleh PBB, tak lantas membuat Dana Moneter Internasional (IMF) mempertimbangkan Palestina bergabung di dalam organisasinya. "Kami memiliki prosedur tersendiri untuk menentukan keanggotaan," ujar Juru bicara IMF Wafa Amr seperti dikutip AFP, Senin (3/12)

Menurutnya, untuk menjadi anggota, Palestina harus terlebih dahulu mendapatkan pengakuan dari negara anggota yang memiliki hak suara mayoritas di IMF. Saat ini, negara yang memiliki hak suara terbesar di IMF adalah Amerika Serikat dan Eropa. Namun sejauh ini, Amerika masih tegas menentang resolusi peningkatan status diplomatik Palestina. Sementara Eropa terpecah atas masalah ini. 

Dengan menjadi anggota IMF, warga Palestina bisa mendapatkan sejumlah keuntungan. Mereka dapat memperoleh nasehat dan dukungan keuangan dari badan yang berbasis di Washington itu. 

Berbeda dengan Palestina, Sudan Selatan lebih mudah mendapatkan persetujuan keanggotaan. Sembilan bulan setelah negara tersebut memperoleh kemerdekaan, tepatnya pada April lalu, mereka bisa langsung bergabung dengan IMF.

Ikuti Whatsapp Channel Republika