REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar transisi yang saat ini tengah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kepastian bagi kalangan industri dan masyarakat.
"Presiden meminta agar itu dilanjutkan kemudian ada beberapa hal penting yaitu untuk meyakini bahwa masa transisi dapat berjalan dengan baik. Agar tetap ada kepastian dan 'confidence' (percaya diri) bagi masyarakat dan industri," kata Ketua OJK Muliaman D Hadad seusai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Senin (22/10).
Menurut Muliaman, menghadapi masa transisi menjelang beroperasisnya OJK pada Januari 2013, lembaga pengawas industri sektor keuangan tersebut terus berbenah dan melakukan penguatan oragnisasi.
OJK sebagai satu-satunya lembaga supervisi lembaga keuangan (baik bank maupun non bank) nantinya akan menerima pengalihan kewenangan pengawasan dari dua lembaga yaitu Kementerian Keuangan melalui Bapepam LK (sebagai pengawas lembaga keuangan non bank) dan Bank Indonesia (sebagai lembaga pengawas perbankan).
Pengalihan kewenangan dari kementerian keuangan akan dilaksanakan pada Januari 2013. "Kemudian satu tahun berikutnya (2014) kewenangan BI yang beralih ke OJK," katanya.
Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, ia juga melaporkan kepada Presiden mengenai kemajuan yang diperoleh OJK dalam masa transisi. Begitu pula rencana pengenaan pungutan pada industri, rencana sosialisasi OJK kepada seluruh lapisan masyarakat serta sembilan program kerja pokok.
"Mulai dari rencana penguatan pengaturan, rencana penguatan pengawasan, rencana pengembangan industri keuangan secara nasional secara keseluruhan, termasuk didalamnya, pendalaman industri keuangan, penegakan hukum," katanya.
Selain itu dirinya juga menyampaikan bagaimana membangun protokol manajemen krisis. "Terutama mengantisipasi perkembangan-perkembangan akhir-akhir ini," katanya. Ia menambahkan, Presiden mengapresiasi dan menyambut baik kemajuan yang terus diperoleh dalam masa transisi OJK tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika