REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Melalui lelang surat berharga syariah negara (SBSN), Pemerintah menjual sukuk negara sebesar Rp 631 miliar. Hal itu dilakukan (SBSN) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2012.
Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Rabu (3/10) menyebutkan, lelang penjualan lima seri sukuk negara dilaksanakan pada Selasa (2/10) dengan jumlah penawaran yang masuk mencapai Rp 1,4 triliun.
Penawaran yang masuk untuk seri SPNS03042013 mencapai Rp 265 miliar dengan imbal hasil terendah yang masuk 4,50 persen dan tertinggi 5,75 persen. Dari jumlah penawaran tersebut, pemerintah memenangkan sebesar Rp 90 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 4,69 persen.
Seri sukuk negara itu merupakan sukuk berjangka pendek dengan imbalan secara diskonto, akan jatuh tempo pada 3 April 2013, dengan 'underlying asset' barang milik negara berupa tanah dan bangunan. Penawaran yang masuk untuk seri PBS001 mencapai Rp 756 miliar dengan imbal hasil terendah yang masuk 5,97 persen dan tertinggi 6,50 persen.
Pemerintah memenangkan sebesar Rp 460 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,02 persen dan tingkat imbalan 4,45 persen. Sukuk negara seri PBS001 akan jatuh tempo pada 15 Februari 2018. Penawaran yang masuk untuk PBS004 mencapai Rp 102 miliar dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,81 persen dan tertinggi 7,25 persen.
Jumlah dimenangkan sebesar Rp 81 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,84 persen. PBS004 memiliki tingkat imbalan 6,10 persen dan akan jatuh tempo 15 Februari 2037. Penawaran yang masuk untuk PBS002 mencapai Rp 209 miliar dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,25 persen dan tertinggi 6,75 persen.
Penawaran yang masuk untuk PBS003 sebesar Rp 68 miliar dengan imbal hasil terendah 6,63 persen dan tertinggi 7,00 persen. Tidak ada yang dimenangkan untuk penawaran yang masuk pada PBS002 dan PBS004. Jumlah dimenangkan sebesar Rp631 miliar tersebut lebih besar dari target indikatif yang ditetapkan sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika