REPUBLIKA.CO.ID, Kuota yang diberikan pemerintah untuk BBM di 2012, menurut Kepala Badan Pelaksana Hilir dan Gas (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng, cukup realistis. "Oke, tapi harus dengan beberapa pengendalian," jelasnya di Jakarta, Selasa (28/8)
Ia mengatakan tanpa pengendalian, tentu saja kuota akan terus menerus kurang. "Apalagi pertumbuhan kendaraan terus meningkat, program pengendalian harus jalan terus," tegasnya.
BPH pun, ujarnya, menyiapkan langkah strategis. Mulai dari mengatur pasokan, permintaan, dan mengeluarkan sejumlah aturan baru.
"Minyak ini kemana dan sampai kemana akan kita atur," ujarnya. Ia mengaku bukan hanya Pertamina pihaknya juga bakal mengajak SPBU lain milik swasta.
Untuk persoalan demand, ia mengatakan akan ada pengaturan di tiap titik-titik serah. Ia menuturkan akan ada aturan baru yang dikeluarkan BPH Migas dengan pemerintah daerah.
Misalnya dalam waktu dekat untuk kembali mengatur kendaraan pertambangan. Selain itu pemerintah daerah juga diminta untuk tidak mudah memberikan mobil dinas bersubsidi. "Nanti tindakan renfresif juga kita lakukan," katanya. "Akan ada penindakan bersama kepolisian,".
Ikuti Whatsapp Channel Republika