REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN tahun 2013 direncanakan sebesar Rp 241,1 triliun atau 2,6 persen terhadap PDB.

Secara nominal, jumlah ini mengalami peningkatan 13,6 persen (Rp 28,9 triliun) bila dibandingkan dengan APBNP tahun 2012 yang mencapai Rp 212,3 triliun (2,5 persen terhadap PDB).

Dalam nota keuangan, peningkatan belanja pegawai disebut berkaitan dengan berbagai langkah kebijakan yang diambil pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi, baik dalam memperbaiki dan menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dan pensiunan dan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, menilai total belanja pegawai memang cukup tinggi. Sebagian di antaranya karena pagu Rp 74 triliun untuk pensiun.

Oleh karena itu, kata Agus, mekanisme pembayaran pensiun harus ditata ulang. "Jadi, dalam tiga tahun ini, Kemenkeu bersama Kemenpan mencoba menata kembali program pensiun PNS untuk menata biaya pegawai," jelasnya usai acara Halal bi Halal di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/8).

Selain itu, tutur Agus, tingginya biaya pegawai karena tingkat penerimaan pegawai yang cukup tinggi dan terus meningkat.

Meski sudah dilakukan moratorium rekrutmen PNS, masih ada pegawai honorer yang dalam proses seleksi. Namun, ternyata setelah diverifikasi tidak berhasil diangkat sebagai pegawai tetap. "Ini semua yang sedang kita tata," tegas Agus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika