REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kedatangan investor asing tidak boleh dianggap sebagai mimpi buruk. Bagi perbankan syariah di Indonesia, kedatangan investor asing justru harus menjadi pemicu agar industri lokal lebih maju dan kreatif.
"Kedatangan mereka adalah untuk meramaikan dan mendorong spirit kompetisi yang sehat terhadap masing-masig bank syariah agar semakin efisien," tutur Direktur Utama Bank Negara Indonesia Syariah, Rizqullah, usai menjadi pembicara hari kedua dalam Islamic Finance News Indonesia Forum 2012, di Jakarta, Selasa (17/4).
Kedatangan investor asing diharapkan dapat membuat perbankan syariah Indonesia termotivasi untuk tidak mau kalah dengan kehadiran mereka. Hal ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi bank syariah Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya agar tidak ketinggalan kereta, kata Rizqulah. Hal ini dapat pula menjadi pembuktian bagi investor Indonesia kalau dirinya tidak kalah dengan yang masuk.
Melalui kedatangan investor asing ini pula perbankan syariah di Indonesia bisa menjalin kerja sama untuk mengembangkan industri mereka dan memperbesar dukungan pada sektor ril.
Rizqullah mengakui memang harus ada regulasi yang adil antara investor asing dan lokal. Namun menurutnya pangsa pasar syariah di Indonesia masih terlalu besar sehingga belum bisa dikatakan ada persaingan yang ketat antarbank syariah di Indonesia. "Hingga saat ini kamu belum khawatir," kata dia. Namun jangan sampai pula industri syariah di Indonesia berleha-leha dan tidak berkembang dengan baik melalui peningkatan layanan, produk dan sumber daya manusia.
Hal serupa juga dinyatakan oleh PT Pemeringkat Efek Jakarta (Pefindo). Menurut Vice President Pefindo, Hendro Utomo, mengungkapkan hal ini akan membuat geliat pertumbuhan industri syariah akan semakin cantik. Dengan kedatangan investor ini, industri syariah akan dituntut untuk memperbaiki produk dan layanan mereka, bisa dengan memperbanyak jenisnya dan memperluas jaringan. "Dari sisi nasabah juga lebih diuntungkan dengan banyak pilihan," kata Hendro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika