REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Meski stok garam konsumsi diperkirakan hanya cukup sampai pertengahan Februari 2012 namun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap tidak merekomendasikan impor untuk memenuhi kebutuhan sampai musim panen garam tiba sekitar Agustus mendatang.
"Garam konsumsi InsyaAllah tidak impor lagi," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip, Sutardjo di Jakarta, Selasa (7/2). Menurut dia, kebutuhan garam konsumsi tahun ini masih bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri. "Kami canangkan tahun ini kebutuhan garam konsumsi swasembada," katanya.
Namun sebelumnya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan menurut hasil audit stok garam yang ada di petani, perusahaan swasta dan PT Garam pada awal 2012 tinggal 310.000 ton. Stok itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sampai Februari tahun ini.
Dengan stok sebesar itu, dia mengatakan, paling tidak masih dibutuhkan 700.000 ton sampai 800.000 ton garam untuk memenuhi kebutuhan komsumsi. Menurut dia, pemerintah akan membahas upaya pemenuhan kebutuhan garam konsumsi tersebut dalam rapat koordinasi antar kementerian di Jakarta pada Rabu (8/2).
Kebutuhan
Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kebutuhan garam 2011 total 2,9 juta ton yang terdiri atas 1,1 juta ton garam konsumsi dan 1,8 juta ton garam industri.
Sedang menurut data Kementerian Perindustriaan, total kebutuhan garam 3,15 juta ton yang meliputi 1,38 juta ton garam konsumsi dan 1,77 juta ton garam industri. Produksi garam nasional tahun lalu ditargetkan mencapai 1,4 juta ton, semuanya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.
Sementara garam industri sampai sekarang seluruhnya masih harus diimpor karena belum bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri. "Impornya sekitar 1,8 juta ton," kata Sharif.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang tahun 2011 total garam impor yang masuk ke dalam negeri sebanyak 2,8 juta ton, utamanya berasal dari Australia, India, Singapura, Jerman, dan Selandia Baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika