REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah daerah diharapkan dapat bekerjasama untuk memperbaiki iklim investasi. Sementara itu, pemerintah mengharapkan pembiayaan baik domestik maupun regional untuk mendorong pembangunan infrastruktur.

Menteri Perekonomian, Hatta Radjasa, menyatakan pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama menemukan solusi atas sejumlah hambatan yang membuat pembangunan infrastruktur lambat.

“Saya kira Pemda cukup kuat komitmennya. Tidak ada kepala daerah yang tidak ingin sukses. Semua ingin sukses,” katanya. Oleh karena itu menurutnya, sejumlah peraturan akan dimatangkan untuk menyelesaikan hambatan yang ada.

Dia menyatakan, sejumlah tender infrastruktur saat ini sudah berjalan. Meski belum diputuskan. Namun, beberapa proyek sudah dimulai, seperti proyek-proyek yang ditangani oleh BUMN.

“Misalkan pelabuhan Kalibaru yang dimulai Pelindo. Kemudian infrastruktur rel ganda kereta api di seluruh Jawa sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sudah berjalan,” katanya. Hatta berharap rel ganda tersebut bisa rampung pada akhir 2013 mendatang.

Hatta mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan dana yang besar untuk pembangunan infrastruktur. Belanja modal pemerintah sekitar Rp 100 triliun lebih. Sebagian besarnya atau Rp 50 triliun untuk infrastruktur. Belum lagi termasuk tambahan dari sisa anggaran lebih (SAL) yang mencapai Rp 20 triliun yang sebagian besarnya juga akan digunakan untuk infrastruktur. Hal ini menurutnya, menunjukkan komitmen yang kuat pemerintah untuk membangun infrastruktur.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, pemerintah juga mempertimbangkan semua sumber pembiayaan lain yang berasal dari domestik, regional, maupun global.

Menurut Agus, pendanaan bukanlah tantangan besar. Dengan status Indonesia yang baru naik peringkatnya dari dua lembaga pemeringkat, Moodys dan Fitch, pendanaan tidak akan sulit didapatkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika