REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Sadar Subagyo memandang rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan konversi energi dari BBM ke BBG akan sulit berjalan dan kalaupun dipaksakan pasti akan banyak menimbulkan berbagai masalah lanjutan.

Kepada pers di Jakarta, Sabtu (14/1) politisi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kesiapan yang memadai terkait rencananya itu. Bila pemerintah mau berbicara akan melakukan konversi energi tersebut, menurut dia, seharusnya mempersiapkan dulu berbagai infrastruktur pendukungnya.

Sementara dalam konteks konversi energi, berbagai infrastuktur yang mendukung konversi penggunaan gas di masyarakat masih sangat minimal. "Akibatnya program itu hanya sekadar menggeser permasalahan saja dan ujung-ujungnya kembali bakal terjadi" perselingkuhan" politik untuk mencari rente, seperti pengadaan proyek-proyek baru terkait konversi energi itu," ujar Sadar Subagyo.

Lebih lanjut anggota DPR ini menuturkan bahwa pokok persoalan sesungguhnya adalah beban subsidi terus membengkak dan tidak tepat sasaran, sementara pemerintah takut mencabutnya.

Padahal jika pemerintah benar-benar konsisten untuk mencabut subsidi BBM dan kemudian mengalihkannya untuk pembangunan infrastruktur, maka berbagai persoalan semisal keruwetan lalu lintas bisa dengan cepat diatasi.

Ia mencontohkan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, angka subsidi BBM mencapai Rp20 triliun, dan jika beban itu dialihkan misalnya untuk membuat Subway yang menelan biaya Rp15 triliun atau monorel yang hanya Rp7 triliun, maka dalam satu tahun saja semua infrastruktur transportasi di DKI Jakarta bisa selesai semua.

Ikuti Whatsapp Channel Republika