REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Keuangan segera melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan PT Pertamina (Persero) sebagai buntut dari subsidi BBM yang jebol akibat konsumsi melebihi kuota. Hal itu bisa menjadi beban anggaran, sehingga perlu koordinasi sebelum ada tambahan anggaran.
"Antara lain dengan Menteri ESDM, dengan BP Migas, dengan Pertamina, kemudian kita akan tindaklanjuti setelah mendengar penjelasan kenapa volume itu tidak bisa dipertahankan di 40,4 juta kiloliter. Ini yang akan kita lakukan," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Hotel Aryaduta, Selasa (6/11).
Meski demikian, Agus mengatakan, pemerintah belum pada tahap melakukan opsi untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi jenis Premium. Saat ini, kata dia, pemerintah memprioritaskan untuk membahas rencana kenaikan tarif listrik sepuluh persen pada 1 April 2012 bersama Komisi VII karena itu harus ditindaklanjuti.
Agus enggan mengomentari soal wacana kenaikan harga Premium sebesar Rp 1.000 per liter yang dilontarkan Wakil Menteri ESDM Wijayono Partowidagdo. "Saya tidak ada komentar, yang ada sekarang kita coba realisasi supaya anggaran baik, penerimaan negara supaya baik," ujar Agus.