REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA - Para pemimpin negara ASEAN menyetujui Myanmar menjadi Ketua ASEAN pada 2014, kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di lokasi KTT ke-19 ASEAN, Nusa Dua, Bali, Kamis (17/11).
"Atas rekomendasi para Menlu, para Kepala Negara secara bulat mendukung keketuaan ASEAN oleh Myanmar pada 2014," kata Marty kepada wartawan seusai mengikuti rangkaian kegiatan pertemuan pemimpin ASEAN.
Marty menjelaskan, kesepakatan itu dicapai dalam serangkaian pertemuan para kepala negara/pemerintahan ASEAN yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari pertama pelaksanaan KTT.
Wacana keketuaan Myanmar menjadi topik pemberitaan setelah negara itu tidak bisa menjadi Ketua ASEAN karena permasalahan HAM di negara itu. Menurut Marty, para pemimpin ASEAN sependapat bahwa telah terjadi perubahan yang positif di Myanmar, khususnya dalam hal jaminan dan penghargaan terhadap HAM.
"Semua kepala negara menghargai sudah ada perubahan yang signifikan di Myanmar," kata Marty. Pembebasan sejumlah tahanan politik dan kebebasan untuk berpolitik, menurut Marty, adalah beberapa contoh dari perkembangan yang positif tersebut.
Marty menegaskan, dukungan terhadap keketuaan Myanmar itu juga mengandung harapan. Para pemimpin ASEAN sepakat bahwa kondisi positif di Myanmar bisa terus dipertahankan. Dunia menaruh harapan bahwa negara itu bisa kembali berperan dan akan terus membaik.
"Dengan ini, Myanmar akan terus diperhatikan oleh dunia internasional," katanya.
Pada putaran sebelumnya terkait rotasi kepemimpinan ASEAN, Myanmar harus merelakan gilirannya karena dinilai belum siap memimpin ASEAN.
Myanmar kemudian menyusun peta jalan damai menuju demokrasi dan secara bertahap memenuhi target-target yang telah ditetapkannya sendiri, dimulai dari menyusun konstitusi baru, menentukan aturan pemilihan umum, dan menggelar pemilihan umum.
Sekalipun pihak barat menilai apa yang dilakukan Myanmar hanya sandiwara mengingat banyak jenderal penting di Myanmar yang kemudian duduk di pemerintahan sipil.
Perubahan yang dramatis sulit diharakan terjadi di Myanmar. Tetapi setelah upaya untuk menggagalkan Aung San Suu Kyi dari turut dalam pemilihan umum, pihak berwenang Myanmar akhirnya membebaskan peraih Nobel Perdamaian itu dan baru-baru ini partai Suu Kyi pun berpeluang untuk kembali ke arena politik.
Sesuai urutan, Myanmar seharusnya menjadi ketua ASEAN pada 2015, sementara Laos pada 2014. Tetapi pemerintah Myanmar berunding dengan pemerintah Laos untuk bertukar giliran sebagaimana Indonesia dan Brunei pada 2011 dan 2013.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
