REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kekhawatiran dampak krisis Eropa bakal menyentuh ke Indonesia membuat pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Selain lewat kebijakan dan anggaran yang ada di APBN 2012, pemerintah juga memiliki Crisis Management Protocol (CMP) dan Bond Stabilization Framework (BSF).
Mekanisme tersebut akan dilakukan jika imbas krisis mulai terasa. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati dalam diskusi 'Economic Outlook 2012' di Hotel Borobudur, Kamis (3/11). "Ada upaya yang disiapkan, seperti pelaksanaan Crisis Management Protocol," kata Anny.
BSF merupakan kombinasi dengan BUMN untuk intervensi di pasar pada pemilik bond pemerintah. Anny menambahkan, pinjaman darurat untuk ketahanan pangan bisa dilakukan pemerintah melalui salah satu pasal dalam UU APBN 2012.
Dalam APBN 2012, alokasi dana mitigasi krisis berupa dana cadangan risiko fiskal sebesar Rp 15,6 triliun, anggaran bansos Rp 64,9 triliun, subsidi pangan sebesar Rp 15,6 triliun, cadangan beras pemerintah Rp 2 triliun, dan keperluan mendesak Rp 5,5 triliun.
Dari sisi penggunaan anggaran, kata Anny, pemerintah bisa berperan melalui percepatan belanja modal pada 2012. "Ini kebijakan berlapis dari sisi mempercepat belanja modal," kata Anny.
Kondisi itulah yang membuat APBN 2012 berbeda dengan APBN sebelumnya. APBN 2012 sudah memasukkan langkah-langkah mitigasi krisis. Pada krisis 1998 dan 2008, krisis terjadi setelah APBN ditetapkan, sehingga pemerintah tidak bisa berbuat banyak dari sisi anggaran.
Sedangkan dalam APBN 2012, sudah sejak sebelumnya ditetapkan kebijakan dan alokasi anggaran untuk mengantisipasi krisis. Hal itu membuat pemerintah cukup melakukan pengawasan jika ada pergerakan ekonomi global di luar kelaziman.
Anny bahkan optimis ekonomi Indonesia pada 2012 masih akan terjaga dan tumbuh positif meski kekhawatiran dampak krisis global masih ada. Menurut dia, pemerintah tidak akan melewatkan kesempatan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar tidak tergerus oleh pengaruh eksternal.
Pada 2012 merupakan momen yang tepat karena tahun berikutnya Indonesia akan menghadapi pemilu. Pemerintah tidak main-main dalam komitmen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Dalam APBN 2012, asumsi ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi adalah 6,7 persen.
Pemerintah, kata Anny, tidak akan membiarkan pertumbuhan ekonomi menurun tahun depan. "Pemerintah tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di level itu," kata Anny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika