REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Porsi anggaran besar untuk subsidi dalam APBNP 2011 membuat pemerintah tidak bisa membangun banyak infrastruktur. APBNP 2011 juga sebagian besar sudah habis untuk transfer ke daerah dan belanja pegawai.
Dengan beban anggaran seperti itu, jalan yang hanya bisa dibangun dengan biaya APBN hanya 30 kilometer saja. "Infrastruktur jalan yang dibangun hanya 30-40 kilometer, untuk Madura saja tidak cukup, apalagi untuk yang lain," kata pengamat ekonomi Didik J Rachbini dalam diskusi bertajuk 'APBN Akhirnya ke Laut', Selasa (26/7) malam.
Subsidi yang besar itu untuk subsidi BBM dan listrik yang tak kunjung dikurangi pemerintah. Dalam Rapat Paripurna DPR pada Jumat (22/7) kemarin, DPR dan pemerintah menyepakati APBNP 2011 setelah melakukan pembahasan satu bulan.
Pendapatan Negara dan Hibah dalam APBNP 2011 sebesar Rp 1.169,9 triliun. Belanja Negara disepakati sebesar Rp 1.320,7 triliun. Besaran APBNP 2011 ditentukan setelah ada kesempatan asumsi makro.
Penambahan subsidi di APBNP 2011 mencapai Rp 8,12 triliun. Subsidi energi dalam RAPBN 2011 sebesar Rp 187,166 triliun, sedangkan subsidi di APBNP 2011 sebesar Rp 195,288 triliun.
Subsidi energi Rp 195,288 triliun dalam APBNP 2011 itu terdiri dari subsidi BBM, LPG, Bahan Bakar Nabati sebesar Rp 129,723 triliun. Didik mengingatkan, APBN ketika Soeharto lengser sebesar Rp 98-100 triliun.
Jumlah itu tumbuh menjadi Rp 1.200 triliun saat ini lebih disebabkan penambahan masyarakat kelas menengah, karena ada penambahan pula pada pajak. Dari APBN sebesar Rp 1.200-an triliun, dibagi dua Rp 830-an triliun di pusat dan hampir Rp 400 triliun itu daerah.
Di daerah itu 80 persen habis untuk membayar gaji pegawai. Sebanyak 20 persen APBN sudah dialokasikan untuk pendidikan. "Kita lihat di sini subsidi 2011 termasuk subsidi pertanian hampir Rp 200 triliun, sekarang subsidi listrik yang besar, subsidi BBM," katanya.
Menurut Didik, Indonesia adalah negara sosialis terbesar di dunia yang memberikan subsidi rakyatnya hingga ke kelas menengah. Jadi, dari belanja yang mengikat dan rutin dari APBN (subsidi, belanja pegawai, pembayaran utang) sisanya itu tinggal 4-5 persen yang dinamakan ruang fiskal namanya.
Dengan ruang fiskal sebesar itu, APBN tidak bisa membangun banyak infrastruktur. Untuk menyelesaikan ini sebenarnya dibutuhkan kepemimpinan. Dulu, ketika APBN masih kecil, pemerintah mampu membuat bendungan besar dan satelit Palapa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika