REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Demokrasi ekonomi telah lama menjadi amanat konstitusi khususnya Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, tetapi penerapannya masih jauh dari keinginan, kata peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Awan Santosa.

"Saat ini demokrasi ekonomi belum berjalan sesuai dengan harapan. Liberalisasi dan privatisasi sektor ekonomi strategis telah semakin mengukuhkan ketimpangan struktur ekonomi Indonesia," katanya dalam diskusi Nasionalisme dan Kemandirian Ekonomi, di Yogyakarta, Kamis.

"Corak keterjajahan ekonomi Indonesia itu setidaknya nampak dalam beberapa indikasi, seperti ekonomi Indonesia yang masih menjadi pemasok bahan mentah seperti minyak dan gas, batu bara, emas, kakao, susu, dan berbagai produk mentah lain bagi pihak luar negeri," katanya.

Ia mengatakan bahan mentah tersebut sebagian besar telah dikuasai perusahaan swasta luar negeri, seperti 85 persen kontrak minyak dan gas bumi.

Selain itu, ekonomi Indonesia masih menjadi pasar bagi pabrikan atau perusahaan luar negeri. Contohnya, impor pangan Indonesia yang mencapai Rp 110 triliun per tahun, terdiri atas kedelai sebesar 2,2 juta ton per tahun.

Menurut dia, Indonesia juga masih menjadi pemasok tenaga kerja yang diupah murah bagi perusahaan atau pihak di luar negeri. Padahal, negara dengan jumlah penduduk lebih besar dari Indonesia seperti India dan China tidak mengirimkan tenaga kerja tidak terampil ke luar negeri.

Ia mengatakan dengan kondisi itu menandakan kemakmuran tidak lagi untuk masyarakat. Indonesia yang merupakan negara kaya dengan sumber daya alam, tetapi kemiskinan dan pengangguran masih bertambah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika