REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-Permintaan Jepang agar Indonesia meningkatkan ekspor gas ke Jepang tidak bisa segera dipenuhi. Alasannya, permintaan Jepang itu harus dibahas di forum bilateral, yakni Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).
Indonesia tetap harus memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. "Tidak akan ada tambahan (ekspor gas ke Jepang) karena kita terikat APBN, APBN mengatakan bahwa kebutuhan gas dalam negeri harus ditambah," ujar Deputi Menko Perekonomian Bidang Perindustrian dan Perdagangan Edy Putra Irawady dalam diskusi bertajuk 'Menakar Ketahanan Ekonomi Indonesia Terhadap Inflasi' di Bandung, Sabtu (16/4).
Dia mengatakan, ekspor gas ke Jepang tanpa mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri bisa menjadi bentuk pelanggaran terhadap APBN. "Makanya Pak Hatta (Menko Perekonomian) mengatakannya sangat smooth, beliau mengatakan ini belum. Tapi apa pun, mau investasi pindah, relokasi pindah, ini kita akan lakukan di forum IJEPA," kata Edy. Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, Jepang sebenarnya tahu bahwa Indonesia tidak punya banyak slot.
Jepang meminta persetujuan Indonesia agar menambah kuota ekspor gas ke Jepang. Hal itu untuk mengantisipasi melonjaknya permintaan gas setelah tsunami. permintaan Jepang terkait anjloknya pasokan tenaga listrik paska bencana di negeri itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika