REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sejumlah kalangan menilai program pemerintah meningkatkan diversifikasi energi di sektor rumah tangga yakni pengenalan elpiji (LPG) sebagai alternatif pengganti minyak tanah perlu sosialisasi berkelanjutan. Masyarakat sebagai target utama program ini perlu mengetahui prosedur keamanan dan keselamatan jika memang program ini hendak dilanjutkan oleh pemerintah.

Demikian usulan yang mengemuka dalam diskusi bertajuk 'Konversi Minyak Tanah ke LPG: Menuju Pembangunan Rendah Emisi yang Berkelanjutan', yang diselenggarakan Pelangi Indonesia di Jakarta, Selasa (29/3). Dalam diskusi itu hadir Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, Energy Officer World Wild Fund (WWF) Indra Sari Wardani, dan Direktur Eksekutif Pelangi Indonesia Bobby AT Watimena.

Menurut Fabby Tumiwa, dari data yang ada pada rentang periode 2007-2010, program konversi minyak tanah ke LPG mengemat subsidi sebesar Rp 26,63 trilun. Untuk itu, kata Fabby, kalau memang program ini ditujukan bagi rakyat kelas bawah, perlu ada perbaikan pada sistem distribusi serta adanya jaminan keamanan produk.

Dalam kaitannya dengan sasaran pembangunan Millennium Development Goals (MDGs), Fabby mengatakan, LPG adalah sumber energi modern yang lebih bersih atau lebih sedikit polutan dibandingkan bio massa tradisional dan BBM. Untuk itu, lanjut dia, perlu ada ketersediaan atau pasokan LPG sesuai dengan permintaan serta jaminan pasokan dalam jangka panjang disamping harganya yang harus terjangkau.

''Perlu ada strategi di tingkat makro kalau memang program konversi ini hendak dilanjutkan oleh pemerintah,'' kata Fabby Tumiwa.

Sementara itu, WWF menyambut baik program pemerintah terkait program konversi minyak tanah ke LPG. Menurut Energy Officer WWF, Indra Sari Wardani, dalam konteks ketahanan energi, diversifikasi energi tidak tergantung pada satu jenis energi merupakan awal tercapainya ketahanan energi.

Meski begitu tantangannya, kata dia, adalah mengurangi minyak tanah dengan menambah LPG perlu upaya menjamin ketersediaan LPG untuk kebutuhan domestic dalam jangka panjang misalnya saja mempercepat pembangunan infrastruktur LPG. ''Perlu juga peningkatan good governance atau tata kelola yang baik dalam program pengalihan minyak tanah ke LPG,'' ujarnya.

Namun yang lebih penting kata dia adalah sosialisasi program kepada masyarakat yang menjadi target konsumen terutama mengenai prosedur keamanan dan keselamatan. ''Dibutuhkan pengawasan dan evaluasi program secara komprehensif seperti halnya pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan pengoplosan LPG,'' ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika