REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duta Besar Inggris untuk Indonesia HE Moazzam Malik menyambut baik undangan kerja sama pemerintah Indonesia di berbagai sektor ekonomi. Tidak terkecuali di industri halal dan ekonomi syariah yang kini tengah menjadi perhatian banyak negara.
Moazzam menuturkan, Inggris merupakan salah satu negara dengan potensi industri halal dan keuangan syariah yang besar dengan lima persen penduduknya adalah Muslim. Adanya kebutuhan meningkat untuk keuangan syariah di Inggris meningkatkan potensi ini. "Industri halal juga sudah berkembang di sana," ujarnya ketika ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/6).
Tidak kalah penting, Moazzam menambahkan, satu dari dua pusat keuangan Islam dunia berada di London, selain di Kuala Lumpur. Artinya, Inggris merupakan mitra kolaborasi yang tepat apabila Indonesia ingin mengembangkan bisnis ataupun investasi di sektor industri halal maupun keuangan syariah.
Moazzam menjelaskan, pihaknya juga memiliki pengalaman kerja sama dengan Bank Inggris maupun bank lain di London yang berfokus pada isu syariah. "Jadi, ada banyak kesempatan," katanya.
Pada dua hingga tiga tahun lalu, Moazzam menuturkan, Kedubes Inggris di Indonesia memiliki mission dengan mendatangkan para ahli keuangan syariah ke Indonesia. Kedatangan mereka berfokus pada kolaborasi dalam perekonomian Islam. Hanya saja, potensi kerja sama tersebut tidak dapat dilanjutkan.
Moazzam menyebutkan, sistem keuangan syariah dan industri halal di Indonesia sebenarnya sudah memiliki berbagai kemajuan. Tapi, pihaknya berpikir, ada kesempatan lebih besar di negara lain. "Kalau pemerintah Indonesia berminat dalam hal ini, kami akan kembali menghubungkan mitra-mitra di sini dengan para ahli di Inggris," ucapnya.
Dikutip dari Growth Business pada Kamis (25/4), Inggris memiliki lima bank yang sepenuhnya syariah. Semuanya dilisensikan dengan perbankan dengan nilai sekitar 4,7 miliar dolar AS. Beberapa di antaranya bahkan sudah menawarkan pembiayaan awal untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Sementara itu, saat ini, pemerintah Indonesia dan Inggris baru akan berkolaborasi di bidang reformasi regulasi. Bantuan teknis untuk pengembangan reformasi regulasi diberikan Inggris kepada Indonesia dengan nilai bantuan mencapai 1,14 juta poundsterling atau sekitar Rp 20,63 miliar yang akan berlaku selama lima tahun sampai 31 Maret 2023.l
Bantuan tersebut bersumber dari hibah Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara melalui Dana Kesejahteraan Pemerintah Inggris untuk memberi bantuan teknis bagi Pemerintah Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
