REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan merancang program terintegrasi dari hulu hingga hilir. Program ini diharapkan bisa menekan biaya logistik sebesar lima persen.
"Rantai pasok itu memang penting supaya biaya logistik bisa ditekan dan lebih efisien," kata Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi di Jakarta, Kamis (19/9).
Menurut dia, biaya logistik di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Di negara Asia Tenggara itu, lanjut dia, biaya logistik mencapai di bawah 20 persen bahkan ada yang sudah mencapai 15 persen.
Sedangkan di Indonesia, kata dia, indeks biaya logistik mencapai 23-24 persen. "Ini memang ambisius karena Malaysia, Thailand dan Vietnam di bawah 20 bahkan sekitar 15 sehingga kita bisa asumsikan, kalau bisa turun lima persen saja, ini akan menambah biaya efisiensi yang sudah dapat dari kawasan berikat mandiri," katanya.
Kementerian Keuangan, lanjut dia, sudah mengajukan proposal "national logistic ecosystem" yang masih dalam koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Ia mengharapkan proses dari hulu mulai kedatangan kapal, pembongkaran, penimbunan di pelabuhan, pemeriksaan melalui Bea Cukai dan Karantina dilakukan terintegrasi. Kemudian ketika proses pembayaran tunggal, transportasi baik darat dan kereta api hingga tiba di gudang industri terkait, juga dilakukan terintegrasi.
"Ini nanti kami kombinasikan semua, tidak boleh antara satu proyek dengan yang lain semua berdiri sendiri tapi itu harus terintegrasi," ujar Heru.
Jika program terintegrasi tersebut sudah ditetapkan maka, lanjut dia, akan dihubungkan dengan fasilitas kawasan berikat mandiri, agar efisiensi semakin optimal. Dengan begitu, Heru mengharapkan investasi di Indonesia dapat ditingkatkan sekaligus mendongkrak kinerja ekspor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
