REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Menteri Perindustrian MS. Hidayat mendukung proyek pasir besi di Kabupaten Kulon Progo. Karena pembangunan industri pasir besi diharapkan dapat menunjang pemenuhan kebutuhan besi baja nasional.
''Saya mendung prakarsa dan pembangunan proyek pasir besi di DIY karena dapat menunjang pemenuhan besi baja nasional yang selama ini masih impor sekitar empat juta ton per tahun,''kata Hidayat saat memberikan sambutan pada acara Forum Komunikasi Pimpinan Kementerian Perindustrian dengan Dunia Usaha dan Instansi Terkait DIY dan Jateng dengan tema "Meningkatkan Daya Saing Industri Nasional" di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, Senin (21/3).
Dia mengaku mendapat informasi sudah ada investor yang bersedia mendirikan pengolahan besi baja dengan kapasitas 500 ribu ton per tahun dan akan ditingkatkan menjadi dua juta ton per tahun. Menurut dia, potensi pasir besi di daerah pesisir Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta cukup besar. Diperkirakan potensi pasir besi di daerah itu depositnya mencapai sekitar 300 juta ton.
Dikatakan Hidayat, investasi awal yang diperlukan untuk pembangunan industri tersebut diperkirakan sebesar 600 juta dolar AS. Untuk mendukung pembangunan industri besi baja tersebut pemerintah dapat memberikan dukungan insentif fiskal baik berupa ’tax allowance’ maupun fasilitas ’tax holiday’.
Di samping itu, dia menambahkan, pihaknya juga sanggup mencarikan investor dari dalam maupun luar negeri. ''Tetapi saya percaya Gubernur DIY yang juga mantan Ketua Umum KADIN mempunyai kemampuan untuk mencari investor,''tutur dia.
Selanjutnya Hidayat mengatakan sehubungan dengan keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), di Kabupaten Kendal, Kementerian Perindustrian akan membantu memfasilitasi penyiapaan dokumen rencana strategis yang menjadi salah satu dan mencarikan investor dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah, juga mendukung keinginan Pemprov Jateng untuk mengembangkan Kawasan persyaratan dalam penetapan KEK.
Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Kendal. Bahkan pemerintah akan memfasilitasi penyiapan dokumen rencana strategis (renstra) yang menjadi salah satu persyaratan dalam penetapan KEK tersebut. Namun untuk penyusunan rencana induk, kajian kelayakan ekonomi, tergantung Pemerintah Daerah. ''Kami harapkan semua stakeholder yang telah dibentuk Gubernur Jawa Tengah alam pengembangan KEK mendukung semua kegiatan tersebut,''tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika