REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Permintaan Jepang untuk menambah kuota ekspor gas alam dicairkan (liquified natural gas atau LNG) dari Indonesia mendapat tentangan dari sektor pengguna.

Menteri Perindustrian, M Sulaeman Hidayat, mengatakan keinginan Jepang itu merupakan permintaan yang sensitif di tengah kekurangan pasokan gas bagi industri di dalam negeri. Selain itu, keinginan tambahan ekspor gas yang belum jelas jumlahnya itu sarat muatan politis.

Karena, Jepang selama ini merupakan mitra ekonomi yang penting bagi Indonesia. Misalnya, Jepang adalah tujuan ekspor utama dan importir kedua bagi Indonesia. Jepang juga sudah berkomitmen menjadi investor proyek pengembangan kawasan ibukota lewat payung Metropolitan Priority Area.

"Saya kira nggak mungkin karena kebutuhan dalam negeri kita begitu besar. Namun, itu akan sangat berdampak politik kalau kekurangan tersebut kita biarkan terus," kata Hidayat kepada wartawan seusai menghadiri Penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Presiden dan Pejabat Negara di kantor Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jumat (18/3).

Dia berpendapat prioritas LNG tetap untuk industri domestik. Namun, Indonesia harus bisa mengelola respon atas permintaan itu sedemikian rupa sehingga tetap menguntungkan.

Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Makiko Kikuta, sebelumnya mengatakan gempa dan tsunami yang melanda Jepang sepekan lalu telah menyebabkan kerusakan pada Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima. Akibatnya, Jepang kekurangan pasokan listrik dengan jumlah setara daya untuk menyalakan Jawa. Untuk menyiasati kekurangan pasokan itu, kini Jepang melakukan penghematan listrik secara berencana di seluruh negeri. Karena itu, dia mengutarakan permintaan kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, untuk menambah pasokan LNG dari Indonesia untuk mengatasi krisis listrik di sana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika