REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK – Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Barat (NTB) tidak rela bila porsi saham divestasi Newmont sebesar 7 persen diambil pemerintah pusat. Pemprov NTB menilai, selama ini pemerintah pusat sudah cukup mendapatkan keuntungan besar dari pajak yang dibayarkannya. Sementara sebagai pemegang otoritas daerah yang dieksplorasi hanya menerima pembagian royalti bernilai kecil.
Gubernur NTB, Zainul Majdi menyatakan, masyarakat NTB akan bereaksi keras bila sebesar 7 persen saham tersebut tidak menjadi milik provinsi. "Kami sudah cukup merugi selama ini, padahal keuntungan dari eksplorasi tersebut sangat tinggi," ujarnya, Jumat (18/3).
Menurutnya, dalam setahun saja mencapai Rp 12- 15 triliun, tergantung harga emas yang stabil, malah mengalami kenaikan tiap tahunnya. "Bahkan ada yang memperkirakan harga emas akan mencapai 2 ribu dolar AS per ons dari harga saat ini yaitu 1,4 ribu dolar AS," katanya.
Dengan demikian, pendapatan Newmont akan semakin besar lagi. Sayangnya, menurut Zainul, dari belasan triliun uang yang dijaring Newmont, hanya royalti sebesar Rp 150 miliar yang diperoleh Provinsi selama bertahun-tahun. "Uang itu pun harus kami bagi-bagi," katanya.
Sebesar 32 persen diberikan untuk pemerintah provinsi, 32 persen lagi ke pada pemerintah wilayah penghasil, dan sisanya untuk seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota NTB. Sementara, pemerintah pusat, lanjut Zainul memperoleh bagian yang lebih tinggi, hanya dari pajak yang diganjar ke pada Newmont. "Rata-rata per tahun pemerintah pusat bisa mendapat keuntungan dari Newmont hingga Rp 5,4 triliun," ujarnya.
Bila harga emas naik, tentu akan tambah naik lagi pajaknya. Pemerintah pusat juga memperoleh keuntungan dari proses distribusi barang dan jasa hingga Rp 5 triliun per tahun dari Newmont. "Sementara kami hanya dapat sedikit dari royalti," jelasnya.
Oleh karena itu, divestasi saham ini diharapkan menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan tambahan pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD). "Dengan memiliki tambahan saham ini, kami tidak hanya memperoleh royalti namun juga deviden," katanya. Keuntungan tersebut, sudah terlihat sejak pemerintah provinsi NTB memiliki 24 persen saham Newmont.
Pemerintah NTB masuk melalui perusahaan daerah Daerah Maju Bersaing (DMB). Perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah provinsi NTB dan Pemkab Sumbawa. DMB menggandeng Multicapital, anak usaha Bumi Resources, salah satu perusahaan Group Bakrie sebagai pemodal. Dalam eksekusi, keduanya membentuk perusahaan patungan, PT Multi Daerah Bersaing.
Sejak menjadi pemegang saham di Newmont, PAD NTB meningkat hingga 40 persen, begitu pula APBD yang bertambah hingga Rp 65 persen. Peningkatan tersebut berasal dari hasil deviden atas kepemilikan saham di Newmont sebesar Rp 85 miliar. "Hasil deviden tersebut betul-betul menambah fiskal daerah," tuturnya. Sehingga dengan penambahan 7 persen saham lagi, sehingga menjadi 31 persen, maka pemerintah daerah bisa mendapatkan keuntungan yang lebih lagi.
Selain itu, bertambahnya kepemilikan saham juga dapat memperbesar representasi pemerintah dalam manajerial Newmont. "Sehingga kami bisa mengintervensi kebijakan-kebijakan perusahaan yang bisa mempengaruhi kepentingan daerah," tuturnya. Sementara pajak untuk pemerintah pusat tidak terganggu. "Makanya, keinginan pemerintah pusat untuk memaksakan membeli saham yang 7 persen itu, tidak beralasan," katanya.
Zainul mengaku, pemerintah daerah memang tidak memiliki dana untuk membeli saham tersebut. "PAD kami saat ini hanya Rp 1,7 triliun, sementara kebutuhannya hingga Rp 2,4 triliun," tuturnya. Oleh karena itu, pendanaan nantinya akan bersal dari konsorsium ataupun mencari mitra lain yang mau mendanai rencana tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah provinsi setuju agar Kementrian Keuangan memperpanjang masa penyelesaian divestasi tersebut. "Setidaknya ada waktu lebih panjang untuk mempertegas posisi daerah dalam masalah ini," katanya. Sebelumnya, Newmont telah menyampaikan penawaran 7 persen saham divestasi 2010 senilai 444 juta dolar AS ke pada pemerintah Indonesia. Nilai divestasi ini mengalami kenaikan 79,93 persen atau sebanyak 197,279 juta dolar AS dari nilai sebelumnya pada 2009 yaitu 246,8 juta dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika