REPUBLIKA.CO.ID, BATAM - Menteri Keuangan Agus Martowardoyo mengakui sistem penindakan dan pencegahan penyelundupan Bea dan Cukai memiliki kekurangan di Kawasan Perdagangan Bebas. "Aparat bukannya lemah, tapi setiap sistem ada kekurangan," kata Menteri usai meninjau lokasi perampasan kapal sitaan bea cukai oleh masyarakat di terminal kargo Batu Ampar, Senin (7/3).
Menteri mengatakan untuk memaksimalkan tugas aparat Bea dan Cukai dalam mencegah penyelundupan, maka diperlukan kerja sama dengan kepolisian dan TNI AL. Menurut dia, Bea dan Cukai tidak bisa bekerja sendirian dalam menegakkan hukum arus lalu lintas barang. Ditanya kemungkinan ada aparat kepolisian yang terkesan membiarkan penyelundupan, ia enggan berkomentar.
Selain itu, kementerian juga menambah jumlah kapal patroli 15 meter untuk mengamakan wilayah FTZ dari tindak penyelundupan. "Kami sudah menganggarkan penambahan kapal untuk Batam," katanya.
Pengamanan di wilayah FTZ perlu lebih diperketat untuk menghindari penyelundupan dari dan ke luar Batam. Menteri mengatakan kementerian akan mengkaji sekaligus memperbaiki dan mencegah agar tujuan mulia FTZ tidak digunakan oknum untuk kegiatan negatif.
Sebelumnya, sekitar 400 warga menyerbu dan merampas dua kapal sitaan bea cukai melalui darat dan laut. Dua kapal yang diduga memuat minuman beralkohol itu dirampas dan dilarikan lewat laut dan hingga saat ini, kapal tersebut belum ditemukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika