REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Bank Pembangungan Daerah (BPD) perlu meluruskan kembali misinya sebagai bank yang menopang pertumbuhan di daerah. Pendirian BPD bukan seperti bank komersial yang tujuan utamanya mencari untung.

Demikian disampaikan Wakil Presiden Boediono saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan komitmen bersama BPD sebagai Bank Terkemuka, Selasa (21/12). "BPD merupakan Bank pembangunan bukan komersial biasa,  pembangunan pun ada fokusnya yakni pembangunan di daerah," ujar Wapres.

Oleh karena itu, lanjut Boediono, kalau BPD memperoleh untung besar jangan langsung merasa puas. Apalagi jika keuntungan tersebut  berasal dari pasar uang karena ini tidak sesuai dengan fungsi dari BPD tersebut. "Kalau untungnya hasil main-main di pasar uang itu tidak sesuai.  Uang tersebut di taruh  di instrumen Surat Utang Negara  dan Sertifikat Bank Indonesia bukan untuk pembangunan, padahal BPD ini bukan bank swasta," paparnya.

Menurut Boediono,  potensi  captive market BPD itu cukup besar. "Apalagi BPD mengetahui seluk beluk rahasia di daerahnya sendiri, pasti Bank lain tidak bisa," ucapnya.

Namun supaya BPD dapat tumbuh secara baik, pembiayaan yang dilakukan juga harus bersifat prudent (hati-hati). Membiayai pembangunan dengan penilaian yang layak. " Yang tidak layak itu jangan dipaksakan. Jangan kalau ada embel-embel pembangunan langsung dibiayai nanti rugi BPD  itu sendiri," jelasnya.  

Secara garis besar, ungkap Boediono, ada tiga hal yang bisa dilakukan guna mendorong BPD ke depan. Pertama yakni meningkatkan akses modal. "Saya tadi ngomong kepada Mendagri bagaimana supaya peraturan pemberian suntikan dana itu diperlonggar lagi dari APBD," ujarnya.

Kedua, dibutuhkan  pengurus yang profesional. "Jangan itu jadi tempat penampungan mereka yang seharusnya tidak di sana ," katanya. Ketiga bagaimana pemilik dan pengurus mengetahui batas dan tanggung jawabnya. "Pemilik dan pengurus harus  saling bersinergi," terangnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika