REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengamat perminyakan, Kurtubi, menegaskan pemerintah melakukan kekeliruan besar jika melakukan pembatasan subsidi BBM untuk premium. Dia meminta kebijakan itu tidak dilakukan sebab tidak visioner.

Menurut Kurtubi, kebijakan itu memaksa masyarakat membeli bensin dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.900 karena terpaksa membeli Pertamax. "Substansi kebijakannya tidak tepat, tidak benar, sehingga tidak perlu diimplementasikan. Wacana ini distop saja," seru Kurtubi, Sabtu (11/12).

Dia mengistilahkan pembatasan subsidi BBM itu sebagai pelarangan bagi rakyat untuk membeli Premium. Sebenarnya itu berarti membuat masyarakat beralih dari minyak ke minyak juga, dengan harga lebih tinggi.

"Kebijakan pembatasan seperti itu pasti berdampak negatif berupa penurunan kegiatan ekonomi, harga barang jasa naik, inflasi, tingkat suku bunga naik, investasi turun, lapangan kerja berkurang," ujarnya.

Ia memandang encana kebijakan pemerintah itu merupakan konsep yang tidak rasional. "Tidak ada dalam texbook manapun," kata Kurtubi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika