REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA--Rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi dengan mewajibkan mobil pribadi keluaran 2005 ke atas untuk tak lagi menggunakan premium per 1 Januari 2011, didukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta, mengatakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut dirasa bagus sebab mampu mengurangi beban dalam APBN yang dialokasikan untuk BBM. Mengingat mobil baru memiliki desain mesin yang membutuhkan oktan di atas 90, seperti pertamax. Sehingga tak layak menggunakan bahan baker premium, yang memiliki oktan 88, sebab bisa merusak mesin.
“PKS jelas mendukung kebijakan itu. Pemerintah perlu diberi kesempatan untuk melaksanakannya. Jangan dulu menolak sebelum tahu hasilnya,” ujar Anis usai memberi pembekalan 600 kader PKS Surabaya, di Gedung WTC, Selasa (7/12).
Menurut Anis, yang menjadi permasalahan adalah teknis pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi di lapangan. Karena itu, jika ditemukan banyak kekacauan dan mekanismenya kurang tepat pihaknya tak segan-segan untuk mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakannya.
Namun, sambung Anis, bentuk evaluasi bukan untuk menghentikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, melainkan penerapan pola pembatasan yang tepat agar sampai ke tangan yang tepat. “Kami belum tahu mekanisme nanti di lapangan bagaimana. Yang penting kami meminta pemerintah untuk menjalankan teknis pelaksanaan subsidi tepat sasaran agar warga mampu tak ikut menikmati seperti sekarang,” kata Wakil Ketua DPR tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika