REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Penerapan pembatasan BBM bersubsidi bagi mobil pelat hitam dan merah tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Justru dengan pembatasan tersebut negara akan dapat melakukan penghematan anggaran subsidi.

Demikian ditegaskan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Jumat (3/12). "Transportasi itu angkutan umum kan tidak terkena logistik juga tidak terkena, jadi untuk inflasi itu hanya akan terpengaruh pada awal Januari saja, selepas itu tidak," ujar Hatta.

Menurut Hatta, untuk penerapan pembatasan BBM ini sudah cukup siap. Termasuk distribusi logistik BBM (non subsidi) di daerah-daerah yang akan diterapkan. "Jabodetabek Bali dan semuanya itu Pertamina itu kan sudah sangat siap," ucapnya.

Dijelaskan oleh Hatta, pembatalan pembatasan BBM itu sulit dilakukan. Mengingat volume BBM bersubsidi yang terus membengkak. "Pada 2011 kan kita prediksi 38,5 juta kilo liter namun nyatanya sekarang kan sudah lebih dari itu. Kalau tidak ada pembatasan dipastikan akan membengkak dengan pertumbuhannya sebesar delapan (8) persen," jelas nya.

Secara keseluruhan, menurut Hatta, dengan model pembatasan tersebut diharapkan negara bisa melakukan penghematan 14 juta kilo liter. Dengan perhitungan gap BBM bersubsidi dengan non subsidi sebesar Rp 2 ribu maka secara total pembatasan itu bisa menghemat sekitar Rp 28 triliun.

"Tapi kan penghematan 14 juta kilo liter tersebut jika penerapannya dilakukan secara nasional," jelasnya. Dari penghematan itu, lanjut Hatta, diharapkan anggaran bisa dialihkan untuk belanja modal seperti pembangunan infrastruktur.

Sebagai gambaran, berdasarkan data APBN 2011 anggaran subsidi BBM, BBN dan LPG pada 2011 sebesar Rp 95,9 triliun. "Kita harapkan bisa ditekan, tapi jumlahnya berapa belum tahu karena penerapan awal kan tidak secara nasional," terangnya. Sebelumnya pemerintah akan memfokuskan pembatasan BBM pada 2011 untuk daerah Jawa dan Bali terlebih dahulu. Pasalnya kedua wilayah ini merupakan pengkonsumsi BBM terbesar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika