REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah dan parlemen mengakhiri komodifikasi politis bahan bakar minyak (BBM).

Anggota pengurus harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan tindakan pemerintah dan parlemen menjadikan BBM sebagai komoditas politik telah merugikan masyarakat. Menurutnya, kebijakan subsidi harga BBM telah salah arah. "Anggaran negara juga jadi jebol," katanya di Jakarta, Kamis (18/11).

Dia melanjutkan, kebijakan subsidi BBM telah meleset dalam menyasar target karena justru dinikmati oleh kelas masyarakat yang seharusnya tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Ironisnya, kebijakan subsidi telah mengalahkan anggaran bagi program prioritas lain, baik pengembangan sistem angkutan massal atau infrastruktur transportasi lainnya, hingga pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, kata dia, kebijakan penghematan BBM bersubsidi ala pemerintah cenderung sektoral, bahkan berpotensi menyulitkan operator, konsumen dan masyarakat, serta pemerintah. Selanjutnya, kebijakan ini juga menyebabkan distorsi seperti pasar gelap BBM, penyelundupan, kelangkaan, hingga kemacetan. Dia memandang, harga adalah instrumen paling tepat untuk mengendalikan konsumsi BBM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika