Kamis 18 Nov 2010 02:52 WIB

Pajak Hot Money tak Ganggu Investasi

Rep: Teguh Firmansyah/ Red: Budi Raharjo
Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, ilustrasi
Foto: Antara
Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengenaan pajak terhadap capital inflow dinilai tidak akan mengganggu minat investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Justru dengan kebijakan itu negara akan diuntungkan. Karena  selain memperoleh tambahan penerimaan juga dapat mengatur derasnya hot money yang masuk.

"Sepanjang fundamental ekonomi dan stabilitas kita masih positif, saya masih percaya bahwa Indonesia tetap menarik buat investor," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis, di Jakarta, Selasa (16/11).

Dijelaskannya Harry, kajian  mengenai pajak dan asing tersebut bukan suatu hal yang baru. Karena sebelumnya, dalam rapat kerja antar Pemerintah dengan Komisi XI  DPR juga pernah diusulkan soal itu.  "Kita berharap supaya hot money itu jangan menjadi beban, tapi bagaimana bisa menguntungkan ekonomi domestik," tuturnya.

Selama ini banyak dana asing yang masuk hanya berupa investasi protofolio. Mereka main di Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Saham  ataupun Surat Utang Negara (SUN) dengan berharap return (imbalan) yang besar.

Ironisnya, setelah mengambil keuntungan aliran modal itu bisa keluar dengan cepat dan bukannya menjadi investasi langsung atau Foreign Direct Investment (FDI). 

Hal inilah yang kerap mengganggu stabilitas ekonomi dalam negeri. "Terlalu bodoh membiarkan tanpa memetik sedikit pun dari perkembangan portofolio. Tidak ada perlindungan dan, orang asing itu yang untung," terangnya. 

Menurut Harry, pengenaan pajak itu tidak hanya diperuntukan bagi pemilik modal besar baru yang ingin masuk. Namun mereka juga yang sudah lama menikmati kelonggaran sistem ini. "Yang lama sudah menikmati juga harus ada kontribusi terhadap pembangunan Indonesia," tuturnya.

Namun Harry juga meminta pemerintah bersikap fair. Artinya mereka yang menanamkan investasinya dalam FDI atau investasi jangka panjang harus diberikan insentif. "Perlu ada seperti itu, sehingga Indonesia terlihat ingin meningkatkan FDI dan investor meilhatnynya lebih untung," terangnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement