REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan koordinasi untuk menentukan kelanjutan proyek moda angkutan massal monorel. "Sampai saat ini kami tengah melakukan perhitungan dengan Bappenas terkait bentuk kerja samanya terutama terkait rencana pembiayaan angkutan ini," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) DKI Sarwo Handayani di Balaikota DKI Jakarta, Kamis.
Handayani mengatakan Pemprov DKI mengusulkan pembagian tanggung jawab pembiayaan proyek monorel seperti proyek Mass Rapid Transit (MRT) yaitu 48 persen dibiayai pemerintah pusat dan 58 persen Pemprov DKI. Proyek monorel sendiri diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp5,4 triliun.
Sementara anggota Komisi D DPRD DKI, Muhammad Sanusi mengatakan pemerintah pusat maupun Pemprov DKI tidak memiliki pilihan selain meneruskan pembangunan proyek monorel. Keharusan meneruskan proyek monorel tersebut sebagai upaya mengatasi kemacetan lalu lintas Jakarta yang sudah sangat parah. "Pengembangan moda angkutan massal harus terus dilakukan sebagai salah satu upaya mengatasi kemacetan," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI mengatakan pembangunan monorel yang sempat terhenti selama beberapa tahun akan dilanjutkan kembali oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Monorel disepakati akan diteruskan segera setelah pembahasan masalah kompensasi dengan pihak swasta selesai," kata Fauzi pada sambutannya dalam Rapat Paripurna DPRD memperingati HUT DKI ke-483 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (22/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
