REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Setahun perjalanan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) yang dikomandoi oleh Darwin Zahedy Saleh menyatakan, pihaknya telah berjalan on the track dengan rancangan program yang telah ditetapkan dalam setahun terakhir. Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Informasi dan Komunikasi, Kardaya Warnika dalam paparan kinerja kementreian dalam satu tahun.
Ia mengatakan, KESDM telah menyelesaikan sejumlah program baik di bidang minyak dan gas bumi (migas), kelistrikan, mineral dan batu bara (minerba), serta di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE). Meski demikian, pengamat menyatakan pencapaian kinerja setahun KESDM dalam KIB II terlihat belum maksiimal.
Kardaya menjelaskan, di bidang minyak dan gas (migas), pencapaian kinerja terlihat dari diselesaikannya beberapa penandatanganan pokok-pokok perjanjian (HoA) pasokan gas unit unit penampungan regasifikasi terapung atau floating storage regasification unit (FSRU) di Teluk Jakarta.
"Selain itu, pihaknya juga telah menerapkan program pemanfaatan gas bumi untuk angkutan umum di Palembang, Surabaya, dan Denpasar, dan gas bumi buat perkotaan di Depok, Bekasi, Sidoarjo, dan Tarakan," paparnya di Jakarta, pekan lalu.
Dia menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan kampanye pemakaian BBM transportasi nonsubsidi dan pengkajian pembatasan BBM subsidi, serta pencapaian pemanfaatan gas bumi buat domestik sebanyak 50,3 persen dan terkontrak 65 persen. "Terkait dengan pengaturan BBM bersubsidi, Kardaya mengatakan, pemerintah mengupayakannya dengan memperbanyak dispenser dari bbm yang tidak bersubsidi," ungkapnya. Menurutnya, Pengadaan BBM non subsidi ini pun didahulukan di wilayah Jawa dan Bali.
Di bidang kelistrikan, sambung Kardaya, kinerja yang telah dicapai yakni, menyelesaikan verifikasi 21 proyek pengembang listrik swasta atau (independent power producer/IPP) oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Pembangunan (BPKP), dua IPP sudah mendapat persetujuan harga, dan tiga lainnya masih proses BPKP. "Kami sudah menyelesaikan rancangan peraturan presiden soal penugasan PLN dan perpres percepatan pelaksanaan kegiatan," imbuhnya.
Selain itu pihaknya juga mendorong, Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10 ribu Megawatt (MW) tahap I dan II yang diperkirakan selesai pada tahun 2013.
“10 ribu MW tahap I alhamdulillah sudah berjalan, 20 persen sudah akan diresmikan tahun ini dan di tahun 2013 insya Allah 100 persen akan selesai”, ujar Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, dalam lama resmi Kementrian ESDM (KESDM), Ahad (17/10).
Darwin menjelaskan, setelah program percepatan tahap I selesai dan masuk kedalam sistem jaringan maka akan dilanjutkan dengan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10 ribu MW tahap II yang mayoritas didominasi sumber energi panas bumi yang saat ini sudah mulai dilelang. ”Pemerintah (Kementerian ESDM dan Sekretaris Negara) sekarang sedang memperbaiki aturan terkait sehingga nantinya insya Allah akan ada berita baik untuk investor. PLN kita akan lebih yakin, lebih tanggap untuk membeli listrik yang dihasilkan pembangkit swasta yang berasal dari geothermal," paparnya.
Tahun 2010 ini, sambung dia, pelaksanaan proyek listrik 10 ribu MW Tahap I telah dapat menyelesaikan konstruksi pembangkit PLTU sebesar 2.000 MW yang berlokasi tiga di Pulau Jawa dan lima di luar Pulau Jawa. Pada tahun 2011 nanti direncanakan akan diselesaikan pembangkit sebanyak 4.300 MW yang tersebar di lima lokasi di Jawa dan 12 lokasi di luar Jawa. Dengan demikian dari 37 lokasi di Indonesia akan selesai 25 lokasi dengan total kapasitas sebesar 6.300 MW. "Sisanya sebesar 3.700 MW akan dapat diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya," tukas Darwin.
Kembali ke Kardaya, pencapaian di bidang mineral dan batu bara (minerba), terdapat pencapaian berupa penyelesaian kajian peningkatan nilai tambah melalui pembangunan tempat pemurnian (smelter) di dalam negeri. "Selain itu, pemerintah juga telah berhasil memastikan ketersediaan batubara PLN, melaksanakan ketentuan kewajiban pasok batubara ke dalam negeri, serta menertibkan pemegang kuasa pertambangan," jelas Kardaya.
Terakhir di bidang energi baru dan terbarukan (EBT), menurut Kardaya, saat ini pencapaiannya konkritnya, yaitu pembentukan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE). "Kami mendorong peningkatan pemanfaatan panas bumi berupa penyelesaian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berkapasitas 2x55 MW di Ulubelu (Lampung)," ujarnya.
Menurutnya, PLTP itu saat ini sudah pada tahap evaluasi harga dan rencananya akan beroperasi pada akhir tahun 2012. "Upaya ini dilakukan untuk mendorong pemanfaatan energi panas bumi di dalam negeri," papar Kardaya. Ditambahkannya, pencapaian lainnya di bidang EBTKE, yakni peningkatan EBT untuk tenaga listrik, biogas, dan bahan bakar nabati.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto kepada Republika menjelaskan, dalam satu tahun kinerja KESDM pada KIB II saat ini, terlihat belum ada kinerja yang menonjol. Dari bidang migas, dia menyebutkan, salah satunya ini dapat dilihat dari melonjaknya realisasi pemakaian BBM bersubsidi dan gagalnya upaya untuk meningkatkan produksi migas dalam negeri sesuai target. "Upaya pembatasan BBM bersubsidi batal dan konsepnya belum jelas, sementara sekarang ini kuota BBM bersubsidi sudah hampir terlampaui," tegasnya.
Selain itu, proses negosiasi pengembangan lapangan gas Donggi-Senoro yang lambat dan berlarut-larut, turut memperlambat pencapaian kinerja di bidang migas lainnya. Kemudian, sambung dia, penyediaan energi primer untuk PLN seperti BBM dan Batu Bara juga masih belum terpenuhi. "Oleh karenanya untuk mengatasi defisit energi tersebut pemerintah hanya memiliki opsi menaikkan TDL atau menambah dalam defisit APBN\" bebernya.
Pri Agung mengomentari untuk di bidang kelistrikan, dalam proyek pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW Tahap I yang mengalami kemunduran, akan turut mendorong kenaikan TDL. "Dengan tertundanya penyelesaian Proyek 10.000 MW Tahap I, biaya pokok penyediaan (BPP) listrik belum bisa ditekan karena energi primer masih tergantung pada BBM. Sementara itu belum ada kepastian juga tentang pasokan batu bara dan gas kepada PLN," ujarnya.
Terakhir, ungkap Pri Agung, capaian kinerja yang paling terlihat, yakni dibentuknya Direktorat Jenderal EBTKE. Akan tetapi, papar dia, sebenarnya hal ini masih sangat baru jadi capaiannya belum terlihat. Selain itu, hadirnya Ditjen EBTKE juga belum tentu menjamin energi baru dan terbarukan dapat berkembang. "Direktorat baru ini masih butuh pembuktian," tegasnya.
Secara keseluruhan, Pri Agung menyarankan, agar KESDM untuk lebih fokus kepada jalannya program dan bukan pada pembuatan aturan. "Memang banyak sekali aturan yang dibuat dalam setahun terakhir, namun eksekusi programnya yang masih belum berjalan baik, ya percuma!" pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika