REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar mengaku menghormati keputusan PT Bank Bukopin Tbk (BBPK) yang enggan menjual sahamnya kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Menurutnya, jika Bukopin enggan melepas (existing) sahamnya ke BRI, itu hak mereka.
"Itu hak Bukopin mau menjual atau tidak sahamnya (ke BRI). Karena Bukopin bukan BUMN, jadi terserah mereka. Saya hanya sebatas memberikan arahan kepada BRI dan Jamsostek (yang mengincar saham Bukopin)," kata Mustafa saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (6/10).
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Utama Bukopin, Glen Glenardi menjelaskan, pemegang saham minotritas sampai saat ini, hanya meminta kepada pihak manajemen Bukopin untuk menuntaskan rencana rights issue dan penerbitan subdebt perseroan untuk memperkuat permodalan demi memperluas pertumbuhan kredit perseroan.
"Pada Sabtu (2/10) lalu, manajemen bertemu komisaris independen. Disitu dinyatakan tidak ada rencana mereka untuk menjual saham (existing). Para pemegang saham minortas sepakat untuk tidak menjual saham (existing)," katanya.
Diungkapkannya, dalam pertemuan itu, pemegang saham minoritas Bukopin melalui Komisaris Independen menyatakan tidak berencana untuk menjual saham milik mereka kepada pihak BRI. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum dikonfirmasi soal pernyataan Menteri BUMN yang memberi restu BRI untuk mengakuisisi Bukopin, bukannya kepada PT Jamsostek.
Namun, pada dasarnya pihak manajemen menyambut baik jika kabar yang mengatakan bahwa BRI siap untuk mengakuisisi Bukopin. "Artinya, Bukopin dilihat sebagai sebuah bank yang prospektif. Saya sih senang-senang saja ada yang berminat untuk akuisisi. Artinya Bukopin dilihat oleh bank-bank besar. Artinya kami bagus," ungkap Glen.
Dia juga menyampaikan bahwa sampai saat ini, pihaknya belum melakukan pertemuan secara formal dengan BRI untuk membicarakan hal tersebut. "BRI baru menyatakan ketertarikan mereka saja, belum ada pertemuan formal untuk membicarakan hal itu," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika