REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memperkirakan, program hilirisasi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) membutukan investasi sekitar 18,2 miliar dolar AS. Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga, mengatakan kebijakan pemerintah melakukan pendalaman industri terutama di sektor agro yang menjadi kekuatan Indonesia, merupakan langkah tepat.
Kapital sejumlah itu dapat digunakan untuk mengembangkan produk turunan seperti special fat, minyak goreng, oleokimia, dan biodiesel. "Investasi itu bisa membalik komposisi ekspor komoditas ini sekarang, yaitu 60 persen CPO murni dan 40 persen produk turunannya," katanya ketika ditemui, Rabu (6/10).
Hanya saja, kata Sahat, pemerintah perlu membarengi rencana hilirisasi dengan penerapan kebijakan yang berpihak kepada tujuan tersebut. Dia mencontohkan, kebijakan disinsentif semacam bea keluar (BK) bagi bahan baku dan insentif bagi produk turunan dapat mempercepat tercapainya hilirisasi CPO. "Kalau kebijakan ini sudah ada pemerintah tidak perlu mencari investor luar, karena investor dalam negeri juga sudah sangat berminat untuk investasi ini," ucapnya.
Minimnya keberpihakan pemerintah kepada industri pengolahan, kata dia, membuat manfaat penambahan nilai dinikmati pebisnis asing. Menurut data GIMNI, sepertiga investasi sawit di Indonesia berasal dari Malaysia. Karena tidak ada insentif bagi penambahan nilai di sini, pebisnis jiran mengeskpor CPO dengan BK rendah dan mengolahnya di negaranya. Sehingga, mereka memetik manfaat penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah di dalam negeri.
Selain insentif dan disinsentif ekspor, Sahat memandang pemerintah perlu memberlakukan insentif fiskal. Hal ini akan memicu investor menanamkan modalnya di Indonesia. "Selain tax holiday, pemerintah harus segera mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta perbaikan infratruktur, kalau tidak target hilirisasi di 2015 tidak akan tercapai," katanya.
Selain, kedua kebijakan tersebut, dia melihat pemerintah juga perlu menetapkan kuota ekspor untuk menjamin ketersediaan pasokan CPO di dalam negeri.